JAKARTA – Beberapa kepala daerah secara tegas sudah menyatakan dukungannya dalam Pilpres 2019. Seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah, hingga Gubernur Papua Lukas Enembe telah menegaskan diri akan memilih Jokowi.
Pada fenomena tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dan tidak ikut-ikutan dengan para kepala daerah dalam dukung-mendukung paslon capres cawapres.
“Kepala daerah itu jabatan politis yang saat pencalonannya didukung partai politik, jadi sah-sah saja kalau menyatakan sikap dukungan untuk capres. Nah, kalau PNS aturannya jelas, harus netral seperti TNI dan Polri,” tegas Tjahjo di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (22/9) seperti dilansir Antara.
Tjahjo berada di Samarinda dalam rangka melantik Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim.
Restuardy mengisi sementara posisi lowong Gubernur Kaltim yang ditinggalkan Awang Faroek Ishak karena mengundurkan diri untuk maju sebagai caleg DPR.
Tjahjo pun mengingatkan bahwa ada sanksi bagi ASN yang tidak netral yakni mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penurunan gaji, penurunan pangkat, pencopotan dari strukturnya, dan yang tertinggi adalah pemberhentian secara tidak hormat.
Sanksi tersebut telah diatur di UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan bagi kepala daerah, lanjut Tjahjo, sesuai ketentuan UU Pemilu harus mengajukan cuti saat melakukan kampanye.
Baca Juga
“Sekali lagi saya ingatkan seluruh ASN untuk tidak terlibat dukung-mendukung atau menjadi tim pemenangan capres, karena sanksinya sangat jelas. Untuk kepala daerah yang terlibat tim kampanye, aturanya juga jelas yakni harus cuti saat ikut kampanye,” ucapnya.
Dalam sambutan saat pelantikan Pj Gubernur Kaltim, Tjahjo juga mengingatkan semua pendukung capres cawapres untuk berkampanye secara santun dengan beradu program dan gagasan. Bukan berkampanye negatif dengan menebar kebencian yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan stabilitas keamanan.
Baca Juga
“Jadi, mari kita lawan model-model kampanye yang seperti itu (kampanye negatif). Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini juga tidak ada masalah, mesra-mesra saja,” tutup Tjahjo.(*/Kumparan)
