CILEGON – Puluhan tokoh masyarakat dan aktivis di Kota Cilegon berkumpul berdiskusi saling menyampaikan pandangannya dan bersepakat untuk mengusung semangat perubahan di kota industri tersebut, terutama dalam menghadapi Pilkada 2020.
Diketahui, agenda kopi darat silaturahmi perdana yang bermula dari obrolan Whatsapp Grup Akur Sekabeh Cilegon (WAG ASC) ini, diinisiasi oleh Admin dan penanggung jawab Grup, Edi Muhdie Zein dan Hj. Evi Silvy Haiz.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman salah satu pengacara yang eksis di Cilegon, Hj. Evi Silvy Haiz, di Link. Cibeber, Kelurahan Cibeber, pada Sabtu (29/2/2020) malam itu, para tokoh banyak mengkritisi berjalannya pembangunan dan kinerja pemerintah khususnya kepemimpinan Kota Cilegon.
Dari yang terbaru soal penetapan zona industri di Kecamatan Purwakarta di dalam Perda RTRW dan kebijakan Pemkot Cilegon soal pengangkatan pejabat BUMD PT PCM yang kontroversial, hingga masalah klasik sejak dua dekade silam seperti kasus korupsi dan ketidaktegasan Walikota Cilegon akan keberadaan hiburan malam.
“Dua dekade kepemimpinan belum memberikan kepuasan kepada masyarakat. Contohnya dua kali walikota kita bermasalah hukum, pengangguran kesejahteraan sosial dan lain-lain. Mudah-mudahan perubahan itu dengan pertemuan sarana ASC ini ke depan terakomodir, harus ada putusan, tindakan dan dampak nyata,” kata Hj Evi Silvy Haiz, saat ditemui usai acara.
Kritik keras pada kinerja Pemkot Cilegon juga dilontarkan oleh Husen Saidan, aktivis yang ikut bersepakat dan konsisten mengusung ide perubahan di Kota Cilegon ini.
Husen mengapresiasi dengan adanya pertemuan para tokoh dari lintas partai, lintas Ormas, LSM dan ketokohan ini, bertujuan untuk mewujudkan perubahan di Cilegon.
“Ekspresi kita bagaimana membangun Kota Cilegon untuk melakukan perubahan. Saat ini jelas banyak kekurangan, kurang peduli pada pengangguran, kesehatan, pendidikan dan soal aturan-aturan Perda, salah satunya soal tempat hiburan itu masih diabaikan. Saya kira perlu evaluasi lagi, ke depan mudah-mudahan ada Walikota Cilegon yang lebih baik dari sekarang,” ujarnya.
Husen juga mengkritik keras pelaksanaan pembangunan oleh Pemkot Cilegon yang hasilnya tidak memuaskan.
“Silahkan tengok persoalan pembangunan, anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan dari APBD, contoh Situ Rawa Arum Rp 800 juta, sudah real belum pekerjaannya?” imbuhnya, membeberkan.
BERITA TERKAIT: Dua Bakal Calon Walikota Hadiri Diskusi Bersama Aktivis dan Tokoh Cilegon
Saat disinggung soal arus semangat perubahan akan mendukung kepada sosok bakal calon walikota pro perubahan yang mana, Husen tidak spesifik menyebutkannya siapa. Namun ia menegaskan, dalam Pilkada nanti harus ada perubahan yang berarti adanya pergantian rezim kepemimpinan di Cilegon, dengan mengevaluasi sederet kasus korupsi yang menimpa pemimpin di Cilegon.
“Siapapun, kalau saya sebagai masyarakat malu punya walikota sampai ‘ting bating’ dua kali dipenjara masuk kerangkeng. Inikan beban moril bagi masyarakat Cilegon. Maka (siapa pun calonnya), keinginan kami kalau bisa bukan dari keturunan koruptor. Karena bibit bobot itu membawa darah emosional nantinya, ke depan bisa jadi seperti itu. Harus pilih bibit bobotnya jelas bukan maling, itu saja,” tegas Husen.
Diketahui, saat ini kandidat bakal calon Walikota Petahana yakni Ratu Ati Marliati, adalah keluarga dari dua pemimpin Kota Cilegon sebelumnya yang terjerat kasus korupsi.
Ratu Ati adalah anak dari Tb Aat Syafaat dan kakak dari Tb Iman Ariyadi, dua walikota Cilegon yang divonis korupsi oleh hakim. Tb Aat merupakan walikota Cilegon pertama periode 2000-2010, sedangkan Tb Iman Ariyadi walikota Cilegon kedua di periode 2010-2016.
Meski dalam pertemuan tersebut belum merumuskan akan mendukung kandidat mana, puluhan tokoh yang hadir semuanya bersepakat untuk menyuarakan semangat perubahan di Kota Cilegon. Salah satunya menolak Ratu Ati dari klan dinasti korupsi mantan Walikota Cilegon untuk memimpin kembali Kota Cilegon. (*/Ilung)
