SERANG – Praktik berdemokrasi dalam skala politik lokal dianggap masih belum berpihak terhadap kepentingan pembangunan.
Hal ini terungkap pada acara dialog publik yg di selenggarakan Rumah Buku Suwaib Amirudin Foundation pada Jumat (21/7/2017).
Hadir pada acara tersebut Anggota DPR RI Yandri Susanto, Komisioner KPU RI Pramono U Tantowi, Komisioner Bawaslu Banten M Abdurrasyid Siddik, Anggota DPRD Banten Ade Hidayat, Tb Maman Suherman Aktivis Muhamadiyah Banten.
Dalam pemaparannya, Yandri Susanto mengatakan, politik lokal harus dikaitkan dengan kepentingan pembangunan.
“Demokrasi kita di Banten khususnya masih jauh dari kepentingan pembangunan,” jelas Yandri dalam forum dialog.
Dia mengatakan kualitas demokrasi di Banten perlu ada perbaikan melalui forum-forum diskusi.
“Kedepan kita harus membahas mengenai subtansi demokrasi yang kita jalankan,” jelas Yandri.
Sementara Pramono U Tantowi menjelaskan, bahwa aktivitas politik kita selama ini belum menjawab pembangunan.
“Tantangan demokrasi lokal adalah oligarki. Harus kita benahi agar muncul pemimpin berkualitas,” jelasnya.
Sementara itu Abdurrasyid Siddik menyoroti pelaksanaan pemilu lokal masih lemah tingkat keterbukaan dalam pelaksanaan pemilihan.
“Banten masih rendah tingkat keterbukaannya terutama pemilih Banten Selatan,” ujarnya.
Anggota DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan pemimpin kita masih belum mampu meningkatkan PAD.
“Pendapatan daerah masih didominasi oleh pajak kendaraan. Pemimpin harus kreatif ciptakan sumber-sumber PAD seperti pembentukan BUMD,” ujarnya.
TB. Maman Suherman mengatakan demokrasi penyelenggaraannya harus ditopang keterlibatan berbagai elemen politik.
“Penyelenggaraan pemilu harus dikuatkan oleh civil society,” tukasnya. (*)
