SERANG – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar dengan tegas meminta rencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sekolah atau jasa pendidikan dan sembako tak usah dilakukan.
Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, langkah tersebut berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat, khusunya para petani Indonesia.
“PKB tetap menolak pajak sembako, kalau itu dilakukan akan memberatkan pangan nasional terutama memberatkan para petani yang memproduksi bahan pokok,” ujarnya dalam video yang diterima Fakta Banten, Sabtu (12/6/2021).
Pria yang kerap disapa Gus Ami itu juga meminta agar rencana tersebut segera dibatalkan oleh pemerintah. Terlebih rencana itu digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian yang sedang sulit.
“Oleh karena itu saya meminta rencana itu dibatalkan. Di tengah sulitanya masa pandemi karena pajak yang menurun, ya saya kira ada saatnya untuk memberi kesempatan kepada yang belum membayar pajak,” katanya.
“Sembako, pangan, pendidikan tidak usah dipajak,” ucapnya.
Hal serupa ditegaskan Ketua DPW PKB Banten, Ahmad Fauzi. Menurutnya rencana pemerintah yang bakal memungut pajak sembako dipastikan akan membuat masyarakat semakin berat dalam memenuhi kebutuhannya.
“Dengan dikenakan pajak daya beli masyarakat pasti akan menurun dan pedagang di pasar pasti akan kesulitan menjual dagangannya,” katanya kepada Fakta Banten, Minggu (13/6/2021)
Terlebih berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten kata dia, di Banten telah banyak karyawan yang di PHK dan dirumahkan, serta ada perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi akibat pandemi Covid-19. (*/Faqih)
