Forum Perangkat Daerah BPKAD Banten; Tata Kelola Keuangan Lebih Akuntabel dengan Aplikasi
SERANG – Guna menyeleraskan berbagai program BPKAD dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar Forum Perangkat Daerah secara virtual, Selasa, (2/3/2021).
Acara Forum Renja tersebut menghadirkan Sekretaris Daerah Al Muktabar; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Muhtarom; serta Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti. Sementara untuk peserta dan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri, hadir secara virtual menggunakan aplikasi zoom meeting.
Sekda Banten, Al Muktabar mengatakan, BPKAD memiliki dua agenda utama, yaitu pengelolaan keuangan dan aset. Oleh karena itu pihaknya berharap BPKAD sebagai pengelolaan keuangan memiliki skema perencanaan keuangan dengan menganut azas akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efesiensi, dan tentunya didukung dengan sistem aplikasi.
“Satu langkah kita mengoptimalkan daya dukung aplikasi itu satu keharusan, untuk menjadi prioritas bagi BPKAD dalam tata kerjanya,” katanya dalam keterangan tertulis.
Yang kedua, lanjut Al Muktabar, hal yang sama juga berlaku untuk tata kelola aset, tata kelola aset harus jadi prioritas karena aset bisa diberdayakan untuk sumber pemasukan daerah.
Selain itu juga dengan tertib admistrasi atas kepemilikan aset, karena dengan neraca aset yang terdata dengan benar, adalah bagian terpenting dari agenda pembangunan di setiap daerah.
“Dua agenda itu perlu dikolaborasikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, atas dasar kolaborasi itu maka diperlukan dokumen yang diselaraskan dan diakselarasi yang diformulasikan di forum OPD,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Muhtarom mengungkapkan, semua OPD harus melakukan forum OPD guna menyusun perencanaan untuk 2022, dan semua OPD harus menggelar forum ini, dan juga harus diikuti oleh semua pejabat, serta para stakeholder terkait.
“Stakeholder harus diikutsertakan, hal ini agar penyusunan perencanaan bisa lebih kuat dan bisa mengakomodir apa yang harus kita lakukan di 2022,” ujarnya.
Untuk prioritas, ungkap Muhtarom, BPKAD harus fokus pada tata kelola, seperti penertiban aset, laporan keuangan harus bagus, dan lain-lain, sementara untuk prioritas Provinsi ada empat yakni, terkait tata kelola, daya saing daerah, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, dan BPKAD harus menunjang dari salah satu prioritas tersebut.
Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti menambahkan, ada dua hal yang ditekankan dalam Forum Renja 2022 tersebut.
Pertama, program pengelolaan keuangan daerah, dan program pengelolaan barang milik daerah. Pihaknya melakukan evaluasi atas perencanaan sebelumnya agar perencanaan ke depan lebih baik.
“Target di RPJMD di tahun terakhir yakni 2022, kita fokus pada penyelesaian aset yang belum bersertifikat, tadi ada 340 bidang, memang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Namun, kita akan fokus pada pengamanan dan penertiban tetap akan kita optimalkan,” ungkapnya.
Kedua, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pihaknya akan konsentrasi dalam pengembangan aplikasi SIPD, pelaksanaannya agar bisa sampai pada proses penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pelaporannya bisa sesuai harapan.
“Jadi fokus kita adalah bagaimana proses lebih akuntabel untuk pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya. (***)
