SERANG – DPRD Provinsi Banten mendorong kepada Pemprov untuk segera menyelesaikan persoalan reformasi birokasi terutama soal masih banyaknya jabatan strategis yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Sebab selama tiga tahun kepemimpinan (WH) dan Andika Hazrumy (AA), sejumlah posisi strategis seperti Jabatan Tinggi Pratama (JTP) masih banyak diisi Pelaksana Tugas (Plt).
“Yah memang di Provinsi Banten ini masih banyak PR, salah satunya masih banyak Kepala Dinas yang Plt termasuk Kepala Sekolah, kemudian yang memiliki kedudukan strategis juga banyak yang masih Plt,” kata Anggota Komisi 1 DPRD Banten saat Encop Sofia usai melakukan Reses di Pemkot Serang, Kamis (12/3/2020).
Untuk menindaklanjuti hal tersebut dikatakan Encop Sofia Komisi 1 dalam waktu dengan akan melakukan rapat koordinasi dengan Sekda dan juga OPD terkait membahas tentang banyaknya Plt sampai saat ini.
“Kami mendorong keberadaan Plt ini untuk diminimalisir, sebelumnya kita sudah berkoordinasi, supaya cepat beres nanti kita akan tanyakan lagi,” ujarnya.
Struktur organisasi di tubuh Pemprov Banten ini dikatakan Encop masih menjadi PR besar bagi Pemprov. Dirinya berharap persoalan ini segera beres.
“Mudah-mudahan pelan-pelan bisa diselesaikan, termasuk juga para ASN yang akan mutasi ke Pemprov Banten,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, dirinya juga menjelaskan sampai hari ini masih ada 11 produk hukum di Kota Serang yang belum selesai dan masih ada di Pemprov Banten.
“Kita juga akan koordinasi lagi dengan bagian hukum kenapa ada produk hukum yang belum diselesaikan itu akan menjadi PR komisi 1 secepatnya,” tutupnya. (*/Ocit)
