Forum BUMDes Provinsi Banten Terbentuk, Siap Beri Pendampingan ke Desa-desa

Sankyu

SERANG – Beragam strategi digunakan Kementerian Desa untuk memacu percepatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan pembentukan lembaga Forum BUMDes Indonesia.

 

 

Bertaraf nasional, forum ini lahir untuk menjembatani berbagai komunikasi yang terputus antar BUMDes, antara BUMDes-Kementerian Desa dan antara BUMDes dengan pihak ketiga seperti Perbankan dan lembaga lainnya.

Sementara Forum BUMDes Provinsi Banten sendiri baru terbentuk di sekitar pertengahan tahun 2018, seperti yang dikatakan Ketua Forum BUMDes Provinsi Banten, Nina Afrisanti, kepada faktabanten.co.id, saat dirinya menghadiri Festival Kebudayaan di Kecamatan Cikeusal, Sabtu (18/8/2018).

“Forum BUMDes ini baru terbentuk sekitar bulan Juli lalu,” ucapnya.

Dijelaskan Nina, pembentukan Forum BUMDes Provinsi Banten agar bisa memberikan pendampingan bagi pengurus-pengurus BUMDes di Banten yang belum paham regulasi dari BUMDes itu sendiri.

“Forum BUMDes sendiri diharapkan menjadi mitra bagi BUMDes dan DPMD. Artinya forum ini bisa membantu pendampingan bagi BUMDes-BUMDes di Provinsi Banten,” terangnya.

“Jika ada BUMDes yang tidak mulus dalam pembentukan dan operasionalnya, tentu peran forum ini sangat diharapkan memberikan pendampingan terkait regulasinya. Mungkin banyak yang nggak paham regulasinya sehingga terbentur dengan peraturan-peraturan yang ada di sekitar pemerintahan,” imbuhnya.

Sekda ramadhan

Bukan hanya itu, dikatakan Nina, bahwa pembentukan Forum BUMDes Provinsi Banten juga diharapkan mampu memberikan pendampingan bagi BUMDes di Banten untuk melakukan pemetaan terkait potensi yang ada di desa itu sendiri.

“Kita juga bisa memberikan pendampingan terkait pemetaan potensi desa. Karena belum tentu semua aparat di BUMDes itu paham cara membuat pemetaan yang bagus,” ujarnya.

Menurut Nina, faktor lain yang juga diperlukan dalam pelaksanaan BUMDes ialah diperlukannya sosok yang mempunyai pemahaman dan leadership (jiwa kepemimpinan) untuk membangun suatu entitas dalam menggerakkan masyarakat.

“Pendidikan tinggi tapi leadership-nya nggak ada, itu tidak menjadi jaminan juga. Idealnya yang jadi pengurus BUMDes itu mempunyai pendidikan yang cukup, minimal SMA, dan memiliki leadership dan talenta, sehingga bisa menggerakkan warga untuk bersama-sama mencapai sasarannya,” ungkapnya.

Ia pun berharap Kepala Desa yang belum memiliki BUMDes untuk lebih bersemangat dalam pembentukan kelompok usaha desa tersebut, mengingat peran Kepala Desa sangat diperlukan dalam pembentukan BUMDes disamping adanya dukungan dari masyarakat.

“Jadi kalau ada Kades yang tidak support dalam pembentukan BUMDes, tentu itu tidak akan terbentuk. Harus ada semangat dari Kadesnya untuk mendirikan BUMDes, kemudian dukungan dari aparat BUMDes dan dari masyarakat. Tanpa tiga pilar itu BUMDes tidak akan terbentuk,” paparnya.

“Karena seluruh desa di Indonesia ada sekitar 74.754 desa. Sedangkan BUMDes yang baru berdiri baru ada 22.000 dan yang baru berjalan baru 2000, itu se-Indonesia. Tentu ini perlu ada komitmen dari Pemda-nya sampai ke tingkat desa nya,” pungkasnya. (*/Ndol)

[socialpoll id=”2513964″]

Honda