TANGERANG – Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan ercepatan pembangunan merupakan wujud peningkatan ekonomi masyarakat dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kholid mengaku anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah tak akan sanggup membiayai pembangunan mega proyek. Dibutuhkan pihak ketiga yakni pengembang untuk membantu mewujudkan progam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pemda kan anggaran terbatas, tidak akan cukup buat mewujudkan RPJMD. Maka peran pihak ketiga dalam hal ini pengembang dibutuhkan, sudah banyak contoh konkrit yang terdekat maju seperti Smart City BSD, Citra, Summerecon dan lain-lain,” papar Kholid
Legislator Dapil Pantura Kabupaten Tangerang ini pun mengungkapkan berbagai macam pengembang di wiliayahnya tersedia. Baik yang sudah rampung maupun yang tengah on proses.
“Misal di Kosambi, banyak pengembang seperti kawasan pergudangan dan Bandara Soekarno-Hatta yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya sektor lapangan pekerjaan. Ada juga di Pakuhaji pengembang pergudangan, Sepatan properti dan Teluknaga properti yang sudah dan akan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat juga,” ujarnya.
Kholid menuturkan bahwa pihaknya tengah menjalankan intruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga iklim usaha dan investasi demi menopang pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Tangerang.
“Kami legislator di Kabupaten Tangerang membantu pemerintah daerah untuk sama-sama menjaga iklim usaha dan investasi sesuai intruksi Bapak Presiden Jokowi. Karena intruksi itu sangat penting yaitu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke arah positif pasca situasi pandemi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang Maskota mengatakan hampir tidak ada permasalahan antara pengembang dengan masyarakat di wilayah pantura Tangerang.
Kendati demikian, dia mengajak seluruh stakholders dan elemen masyarakat mengawal, mengontrol dan mendukung pembangunan di kawasan pantura.
“Tentu saya serta generasi kedepan seperti anak dan cucu kita yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut. Maka hal positif seperti ini perlu kita kawal sampai benar-benar terasa kesejahteraan nya untuk kita,” ungkapnya
Disisi lain, Kades Belimbing Kecamatan Kosambi ini pun menegaskan bahwa hampir seluruh mayoritas tanah masyarakat dibebaskan oleh pengembang telah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dirinya menyebut kategori oknum mafia tanah tidak ada Pantura Kabupaten Tangerang.
“Tentu saya sebagai kepala desa dan juga warga pantura, beberapa kali telah mengamati proses jual beli lahan yang sah. Pembayaran disepakati bersama, malah jika ada masalah adminstrasi saya ikut bantu,” kata Maskota. (*/Liputan6)
