Kasus Dugaan Pelecehan Eks Kasatpol PP Tangerang Dihentikan, Alasan Pencabutan Laporan Masih Tanda Tanya
TANGERANG – Penanganan kasus dugaan pelecehan yang menyeret mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Tangerang, Ana Supriatna, resmi tidak berlanjut.
Kepolisian menghentikan proses hukum perkara tersebut setelah pihak pelapor mencabut pengaduannya.
Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Hutapea, membenarkan penghentian perkara tersebut saat dikonfirmasi FaktaBanten.co.id melalui pesan singkat.
Menurutnya, pencabutan laporan menjadi dasar utama penghentian penyelidikan karena kasus ini masuk dalam kategori delik aduan absolut.
”Dasar penghentian karena adanya pencabutan pengaduan, mengingat laporan yang diadukan merupakan delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a juncto Pasal 24 KUHP, di mana pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan,” ujar Maruli mengutip keterangan penyidik.
Meski proses hukum telah gugur, pencabutan laporan ini masih menyisakan tanda tanya.
Hingga kini, belum diketahui latar belakang maupun alasan pasti yang membuat pihak pengadu memutuskan mencabut laporannya.
Kasus ini menyita perhatian publik karena melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, terlebih pemerintah daerah telah lebih dulu menjatuhkan sanksi administratif kepada yang bersangkutan.
Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, diketahui telah menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat sekaligus mencopot Ana Supriatna dari jabatannya sebagai Kasatpol PP.
Kendati dicopot, status Ana sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak diberhentikan. Ia dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Situasi ini memperlihatkan dua jalur penanganan yang berjalan terpisah. Di ranah pidana, perkara berhenti karena pencabutan delik aduan. Sementara di ranah kepegawaian, Pemkab Tangerang tetap menjatuhkan sanksi disiplin.
Secara hukum, kedua proses tersebut memang berdiri sendiri. Penghentian proses pidana tidak serta-merta menghapus pelanggaran etik maupun disiplin ASN. Sebaliknya, penjatuhan sanksi disiplin kepegawaian juga tidak dapat dijadikan pembuktian atas tindak pidana.
Publik kini menanti transparansi lebih lanjut dari kedua institusi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, FaktaBanten.co.id masih berupaya meminta konfirmasi lanjutan kepada penyidik Polda Banten terkait mekanisme dan status akhir perkara, serta kepada Pemkab Tangerang mengenai hasil pemeriksaan yang mendasari penjatuhan sanksi disiplin terhadap Ana Supriatna.***
