CILEGON – PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) sebagai pemegang Badan Usaha Pelabuhan menyepakati kerjasama pelayanan jasa kepelabuhanan dengan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Terminal Multipurpose Merak Mas milik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (IKPP).
Kerjasama ini tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT KBS Tonno Sapoetro dan Johannes Joko selaku GM Pelabuhan PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, pada Selasa (1/8/2017) di The Royale Krakatau Hotel.
Poin penting MoU ini menyepakati terkait pengalihan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk bongkar muat kargo milik PT Krakatau Steel dan Group dari PT KBS ke Terminal Merak Mas.
Baca Juga : Bangun Kapasitor Bank, PT KBS Hemat Biaya Operasional Rp500 Juta Per Bulan
Adapun poin-poin yang disepakati sebagai berikut;
1. Pelayanan jasa kepelabuhanan untuk bongkar/muat kargo milik PT Krakatau Steel dan Group (Anak Perusahaan, Penyertaan Modal dalam Joint Venture dan Afiliasi) dapat dilaksanakan di Pelabuhan Merak Mas setelah melakukan koordinasi dengan KBS selaku anak perusahaan PT Krakatau Steel.
2. PT Krakatau Steel dan Group (Anak Perusahaan, Penyertaan Modal dalam Joint Venture dan Afiliasi) memiliki prioritas untuk sandar kapal dan melakukan bongkar/muat di Pelabuhan Merak Mas setelah KBS dan PT IKPP berkoordinasi.
3. IKPP bertanggungjawab atas perizinan dan legalitas pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Merak Mas khusus untuk bongkar/muat kargo milik PT Krakatau Steel dan Group (Anak Perusahaan, Penyertaan Modal dalam Joint Venture dan Afiliasi).
Direktur Utama KBS, Tonno Sapoetro, mengungkapkan bahwa kesepakatan ini berlaku 3 tahun, dan kerjasama ini terbuka untuk berlanjut jangka panjang.
“Kerjasama ini dibuat dalam rangka mewujudkan sinergi pelayanan jasa kepelabuhanan,” ujar Tonno dalam sambutannya.
Johannes Joko, GM Pelabuhan Merak Mas dalam sambutannya mengaku berterimakasih atas kerjasama yang dibangun dengan KBS ini.
“Semoga sinergi yang dibangun dengan kesepakatan bisa ditingkatkan dengan prinsip bisa saling menguntungkan,” tegas Joko.
Sementara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten Abdul Aziz, yang turut menjadi saksi dalam MoU kali ini, sangat mengapresiasi dengan adanya kerjasama tersebut.
Dikatakan Abdul Aziz, kerjasama yang dibangun ini sangat membantu pemerintah mewujudkan upaya mempersingkat waktu bongkar muat barang, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya logistik.
“Kerjasama ini juga meringankan tanggungjawab kami, yakni bagaimana mengurangi bongkar muat dengan biaya tinggi. Jadi kalau antrean lebih cepet, tentu tidak ada lagi pemilik barang mengeluhkan demorit yang biaya tinggi,” ungkap Abdul Aziz.
Ditegaskan Aziz, kendati hal ini membantu pemerintah, namun kerjasama ini harus menguntungkan bagi pemilik Badan Usaha Pelabuhan.
“Kerjasama ini hal yang positif, yang penting tidak merugikan pemilik izin usaha pelabuhan. Meskipun dengan kerjasama ini ada beberapa keuntungan, terutama antrean bongkar muat bisa lebih lancar, pemerintah terbantu dan pemilik barang tidak lagi kena demorit,” jelas Aziz saat diwawancarai Fakta Banten usai acara penandatanganan MoU tersebut.
Kepala KSOP Banten juga mengklaim bahwa kerjasama pelayanan jasa kepelabuhanan KBS dengan Merak Mas ini dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kalau di TUKS kan biaya sewa tambatnya jadi 50 persen, kalau di pelabuhan umum hanya 30 persen. Pendapatan negara jadi bertambah,” jelas Aziz. (*)
