Kritisi Pemerintahan Jokowi-JK, Puluhan Mahasiswa Serang Terlibat Aksi Dorong dengan Kepolisian

SERANG– Puluhan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat  Untirta Fakultas Hukum kembali melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Banten. Dalam aksi tersebut, massa aksi terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Senin (24/9/2018).

Dari pantauan di lokasi, puluhan mahasiswa tersebut berkumpul di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin sekitar pukul 14.00 Wib untuk melakukan longmarch ke kantor sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Berselang satu jam, massa merangsek untuk dapat masuk ke gedung DPRD yang menjadi pemicu aksi dorong mendorong antara mahasiswa denga polisi, namun tensi itu dapat segera diredam dan tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Hari ini kami kader HMI Komisariat Untirta Fakultas Hukum mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam setiap penanganan demonstrasi yang gencar mahasiswa suarakan menjelang akhir masa kepemimpinan Jokowi-JK, kondisi demokrasi yang makin parah dan tak terarah membuat kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi terancam rakyat seperti di bungkam tidak boleh kritis terhadap pemerintah,” kata Koordinator Lapangan, Juanda Sianak Dalam kepada faktabanten.co.id, Senin (24/9/2018).

Terlebih, mahasiswa menilai kebijakan tentang Nawa Cita dan revolusi mental yang digagas oleh kepemimpinan Jokowi-JK dirasa gagal dan menyisakan duka pada keadaan bangsa saat ini.

Massa juga menyuarakan untuk menolak ruang pendidikan yang seharusnya bersih dari tindakan politik praktis, justru di jadikan tempat raupan suara kaum milenial.

“Kami rasa pemerintahan Jokowi-JK telah gagal dalam memimpin bangsa ini, karena banyak kebijakan yang menghimpit mahasiswa untuk bebas berpendapat dalam menjalankan peran fungsinya, serta menolak akan laboraturium pendidikan dijadikan ajang raupan suara kaum milenial dengan melakukan politik praktis,” terang Juanda Sianak Dalam sebagai Koordinator Lapangan.

Mahasiswa juga menuntut ditegakkannya supermasi hukum dengan banyaknya pelanggaran terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

“Realita hukum di Indonesia saat ini tumpul ke atas tajam ke bawah, yang artinya sudah banyak masyarakat tidak percaya lagi terhadap aparat penegak hukum di negara ini, karena banyaknya kasus pelanggaran HAM namun pemerintah malah mengambil sikap politis,” tegasnya (*/Eza Y,F)

[socialpoll id=”2513964″]