CILEGON – Usai pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, dominasi masyarakat terhadap sekolah negeri di Kota Cilegon kembali disorot.
Wakil Kepala Sekolah Al Hadid Cilegon, Ahmad Farid, menilai antusiasme masyarakat terhadap sekolah negeri masih sangat tinggi.
Menurutnya, hal ini berdampak langsung pada keberlangsungan sekolah swasta yang semakin tersisih.
“Masyarakat Cilegon masih negeri-minded. Faktor utama karena sekolah negeri gratis SPP dan buku. Itu jadi daya tarik,” ujar Farid, Jumat, (18/7/2025).
Meski begitu, Farid mengapresiasi perbaikan sistem SPMB tahun ini yang dinilai lebih adil.
Ia menyebut adanya kebijakan satu pilihan sekolah dan batas waktu (cut off) pendaftaran negeri memberi peluang bagi sekolah swasta mendapat siswa.
“Sistemnya lebih bagus, sekarang cuma bisa pilih satu sekolah negeri dan ada batas akhir pendaftaran. Kalau sudah lewat, tidak bisa daftar lagi,” jelasnya.
Namun, menurutnya persoalan utama tetap soal ekonomi. Banyak orang tua memilih sekolah negeri karena biaya yang gratis, berbeda dengan swasta yang masih membutuhkan biaya operasional dari wali murid.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta, menyebut ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta sudah menjadi masalah klasik yang harus segera diselesaikan.
“Harus ada pemerataan. Jangan sampai sekolah swasta kekurangan murid sementara negeri overload,” tegasnya.
Ia menilai pemerataan pendidikan menjadi bagian penting dari visi Cilegon Juara, namun terbentur oleh sistem zonasi nasional yang membatasi ruang gerak daerah.
“Zonasi ini bikin kita susah bergerak. Tapi aturan pusat tetap harus kita ikuti,” ujarnya.
Qoidatul mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Cilegon bisa mengusulkan kebijakan beasiswa khusus untuk siswa sekolah swasta ke pemerintah pusat.
Menurutnya, skema subsidi silang penting agar swasta tetap eksis.
“Swasta itu mahal, jadi harus ada solusi seperti beasiswa. Juklak-juknisnya disiapkan dulu supaya bisa jalan,” katanya.
Ia juga menyarankan agar dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari industri di Kota Cilegon bisa dialokasikan untuk membantu siswa swasta.
“CSR bisa bantu beasiswa, supaya masyarakat nggak melihat swasta itu mahal terus,” tuturnya.
Sitta menyebut ada empat langkah konkret yang bisa ditempuh untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Cilegon:
– Menerbitkan juklak-juknis untuk pembiayaan sekolah swasta pasca putusan MK.
– Memperketat aturan zonasi dan larangan penambahan rombel di sekolah negeri.
– Meningkatkan kualitas guru swasta melalui pelatihan dan sertifikasi.
– Mendorong peran industri melalui program CSR pendidikan.
“Kalau ini diterapkan, saya yakin swasta bisa berkembang. Pemerintah harus hadir untuk jembatani kesenjangan ini,” pungkasnya. (*/Ika)
