SERANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Serang terkait evaluasi penanganan banjir menuai respons dari kalangan aktivis.
Sejumlah pihak menilai forum tersebut berpotensi mengganggu upaya kemanusiaan jika lebih menonjolkan kritik dibandingkan solusi nyata di tengah kondisi darurat.
Aktivis Formasi Cikoja, Ujang Supriatna, menilai pembahasan dalam RDP justru berisiko melemahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini tengah bekerja menangani dampak banjir.
Menurut Ujang, saat masyarakat masih bertahan di pengungsian dan membutuhkan percepatan bantuan, semua elemen seharusnya mengedepankan solidaritas dan dukungan, bukan membangun opini yang menyudutkan pemerintah daerah.
“Di kondisi darurat seperti ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi dan kerja nyata. Kalau yang dikedepankan justru framing negatif, itu bisa menghambat upaya kemanusiaan yang sedang berjalan,” ujar Ujang, Jumat (30/1/2026).
Ia menegaskan, banjir besar yang melanda puluhan desa di 27 kecamatan di Kabupaten Serang tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural yang sudah berlangsung lama.
Menurutnya, bencana tersebut merupakan dampak akumulatif dari kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan pada masa lalu yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan.
“Kalau mau bicara akar masalah, jangan setengah-setengah. Banjir ini adalah dampak dari kebijakan lama yang tidak ramah lingkungan. Tidak adil kalau pemerintahan yang sekarang justru dijadikan sasaran utama,” tegasnya.
Ujang juga membantah anggapan bahwa Pemkab Serang lemah dalam manajemen krisis.
Ia menilai, dalam bencana kali ini, pemerintah daerah justru menunjukkan kehadiran langsung di lapangan melalui berbagai OPD terkait.
Ia menambahkan, jumlah korban jiwa dalam bencana banjir tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan luasnya wilayah terdampak, dan bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah.
“Korban meninggal hanya dua orang, satu karena stroke di Padarincang dan satu akibat tenggelam di Binuang yang merupakan ODGJ dan sulit diarahkan. Ini tidak bisa digiring seolah-olah karena Pemda abai,” jelasnya.
Terkait sorotan anggaran BPBD sebesar Rp500 juta dan buffer stock Dinas Sosial Rp500 juta, Ujang menilai angka tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator dalam menilai kinerja penanganan bencana.
“Dalam kondisi darurat, yang terpenting bukan sekadar angka anggaran, tetapi bagaimana kecepatan mobilisasi, koordinasi lintas sektor, dan respons di lapangan. Faktanya, OPD bergerak,” katanya.
Ia mengingatkan, jika RDP hanya menjadi ruang memperbanyak kritik tanpa menawarkan solusi konkret, maka justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Kalau RDP hanya dijadikan ajang menyudutkan pihak tertentu, itu bukan membantu warga. Justru bisa melahirkan bencana baru, yaitu bencana opini dan politik yang menghambat kerja kemanusiaan,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Ujang mengajak seluruh pihak, mulai dari DPRD, elite politik, hingga masyarakat luas, untuk mengedepankan kepentingan warga terdampak banjir.
“Kabupaten Serang saat ini membutuhkan kerja bersama dan gotong royong. Bukan panggung politik. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.***
