Saat Sidak Temukan Kapasitas Tenda Arafah Tidak Sesuai, Menhaj Minta Syarikah Pasang Tenda Tambahan
MAKKAH – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj) Moch Irfan Yusuf bersama jajaran Amirul Hajj melakukan pengecekan tenda dan fasilitas di Arafah, Kamis (21/5/2026).
Saat sidak ternyata ditemukan adanya selisih antara kapasitas tenda secara faktual, dengan data tertulis yang dicantumkan oleh Syarikah.
Menhaj beserta tim melakukan penghitungan langsung jumlah kasur yang terpasang di dalam tenda.
Berdasarkan pengecekan manual, sebuah tenda yang diklaim berkapasitas 360 orang ternyata hanya mampu menampung 332 jemaah, sehingga terdapat kekurangan 28 ruang istirahat.
Selisih kapasitas tersebut dinilai sangat krusial dan tidak bisa memberi kenyamanan bagi jemaah, terutama yang kategori lansia dan disabilitas.
Mendapati hal itu, Menhaj langsung meminta jajarannya berkoordinasi dengan Syarikah untuk mendatangkan tenda cadangan secepat mungkin, agar seluruh jemaah mendapat tempat yang layak.
“Mudah-mudahan nanti dalam waktu lima hari kita bisa kejar semuanya yang kekurangan-kekurangannya,” ucap Gus Irfan kepada Media Center Haji.
Menhaj meminta seluruh jajarannya kembali melakukan pengecekan lebih serius, dan harus bertindak cepat mengatasi masalah selisih kapasitas tenda di Arafah tersebut.
Selain mengecek kapasitas, rombongan menteri juga langsung menguji kenyamanan kasur di dalam tenda.
Sejumlah tim coba merebahkan diri secara bersamaan guna memastikan kelayakan ruang bagi kenyamanan jemaah dalam beribadah.
“Ini salah satu temuan dan saya khawatir ada temuan-temuan lain yang mudah-mudahan tidak terjadi, tapi satu per satu kita selesaikan,” tegas Gus Irfan, sapaan akrab Menhaj.
Selain kapasitas tenda, Kemenhaj juga menindak tegas praktik adanya klaim sepihak oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang menempelkan stiker nama kelompoknya di area tenda Arafah.
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak langsung turun tangan mencopot kertas bertuliskan nama sebuah KBIHU yang sengaja ditempel di dinding luar tenda.
Langkah tegas Dahnil ini diambil demi memastikan asas keadilan bagi seluruh jemaah tanpa terkecuali, sehingga narasi positif dan kegembiraan jemaah dalam penyelenggaraan haji tetap terjaga optimal.
“Tidak ada lagi KBIH yang ikut ngatur-ngatur tenda, ngatur segalanya, kita yang ngatur,” ujar Dahnil kepada jajarannya.
Ketegasan sikap Kemenhaj ini juga disampaikan langsung kepada pihak Syarikah di Arab Saudi agar tidak perlu takut pada tekanan maupun intervensi oknum KBIHU.
Kemenhaj melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang memegang penuh kendali atas penempatan jemaah guna memastikan pelayanan haji berjalan sesuai rencana dan berkeadilan.
Jika masih ada KBIHU yang terbukti membandel dan merugikan hak ruang istirahat jemaah lain, Kemenhaj tidak akan segan menjatuhkan sanksi administratif terberat.
“Kalau KBIH tidak bisa kita atur, ya kita nggak akan teruskan izinnya,” tegas Dahnil.
Untuk mengawal seluruh proses perbaikan fasilitas ini, Menhaj telah menginstruksikan pejabat terkait untuk berjaga di kawasan Arafah secara intensif hingga seluruh masalah tuntas.
Pengecekan data jemaah dan pemetaan lokasi juga terus dipantau secara digital melalui layar monitor posko operasional untuk menghindari salah perhitungan.
Kehadiran petugas Kemenhaj yang terus siaga di lapangan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan gembira bagi para tamu Allah menjelang puncak ibadah wukuf.
“Masalah tadi ini kita minta Pak Yan kita tinggal di sini untuk menyelesaikan apa yang kita harapkan, termasuk kita perlu tenda tambahan,” pungkas Gus Irfan. (*/Red/MCH-2026)
