IMALA Soroti Temuan BPK Soal Perjalanan Dinas DPRD Lebak, Desak Reformasi Pengelolaan APBD: Anggaran Harus Kembali ke Rakyat
LEBAK- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kabupaten Lebak kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, kritik datang dari Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Lebak (PP IMALA) yang menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata.
Ketua Umum PP IMALA, Ridwanul Maknunah, menyebut temuan yang berkaitan dengan perjalanan dinas merupakan peringatan serius bagi seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Menurut Ridwanul, apabila persoalan serupa terus muncul dalam hasil pemeriksaan, maka perlu dilakukan pembenahan sistem pengawasan dan tata kelola agar tidak berulang pada tahun-tahun berikutnya.
“Kalau persoalan yang sama terus muncul dalam temuan audit, tentu harus menjadi bahan evaluasi bersama. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah nyata untuk memperbaiki sistem agar pengelolaan anggaran semakin akuntabel,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).
Ridwanul menilai setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semestinya diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, menurutnya, pemerintah dan lembaga legislatif perlu memastikan belanja daerah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan publik.
Ia menyoroti masih adanya berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan perhatian, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan pelayanan kesehatan.
“Masyarakat masih berharap sekolah yang lebih layak, jalan yang lebih baik, dan pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses. Karena itu, penggunaan anggaran harus benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” katanya.
PP IMALA berpandangan bahwa sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lebak.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut mendorong DPRD Kabupaten Lebak melakukan evaluasi internal terhadap pengelolaan perjalanan dinas.
Ridwanul mengusulkan beberapa langkah, di antaranya melakukan penelaahan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam beberapa tahun terakhir, memperketat pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi, serta meningkatkan transparansi informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“Transparansi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran dikelola. Evaluasi yang dilakukan secara terbuka akan memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah,” ujarnya.
PP IMALA juga menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut atas temuan BPK tersebut.
Organisasi itu berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku sehingga pengelolaan APBD di Kabupaten Lebak semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*/Sahrul).
