SERANG-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten mencatat 250 perusahaan tidak patuh menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Jika terus membandel, perusahaan tersebut terancam sanksi tegas hingga penghentian sementara kegiatan usaha.
Kepala DPMPTSP Banten, Virgojanti mengatakan, ratusan perusahaan yang tidak melapor itu merupakan data tahun lalu. Penyebabnya beragam, salah satunya karena kurangnya pemahaman pelaku usaha.
“Tahun lalu itu ada sekitar 250 perusahaan yah, makanya kita ingatkan terus,” kata Virgojanti usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPM di kantornya, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis, 17 September 2026.
Untuk mengatasi hal itu, DPMPTSP menggelar Bimtek pendampingan secara bertahap. Pelaku usaha yang tidak melapor dipanggil dan diberi surat peringatan untuk mengikuti bimbingan.
“Tujuannya adalah membantu para pelaku usaha agar dapat menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya. Kami mengundang dan memberikan surat peringatan kepada perusahaan yang tidak melapor,” kata dia.
“Mungkin ada kendala atau ketidakpahaman, makanya kita undang Bimtek supaya mereka tahu bagaimana menyusun LKPM yang menjadi kewajibannya,” sambungnya.
Dalam Bimtek, peserta diminta membawa laptop agar bisa langsung praktik mengisi dan mengunggah laporan di sistem Online Single Submission (OSS). Setiap sesi dibatasi 45 perusahaan karena keterbatasan ruangan.
Virgojanti menegaskan, timnya siap melakukan pendampingan langsung ke lokasi perusahaan secara gratis.
“Jadi yang sekarang ini kami undang karena mereka tidak melaporkan LKPM ya, karena ketidakpahaman ataupun lainnya,” terangnya.
Menurut Virgojanti, LKPM sangat krusial sebagai indikator untuk memantau realisasi investasi di Banten. Dari laporan itu bisa dilihat penambahan kapasitas usaha, ekspansi aset, hingga penyerapan tenaga kerja.
“Investasi itu bukan hanya yang baru datang, tetapi juga yang sudah berdiri. Jika ada penambahan kapasitas dan aset, artinya iklim investasi di Banten kondusif dan angka realisasi investasi kita akan meningkat,” katanya.
Selain LKPM, pelaku usaha juga diingatkan untuk tertib melaporkan kewajiban perpajakan secara transparan, seperti PBB jika ada perluasan lahan atau bangunan.
Virgojanti menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tetap membandel meski sudah diperingatkan.
“Saya sudah minta pejabat fungsional Madya di bidang pengawasan dan pengendalian untuk melayangkan surat peringatan. Jika tetap tidak melapor, sanksinya bisa sampai penghentian sementara kegiatan usaha. Namun tentu kita harapkan tidak sampai ke sana, makanya kita bina dan dampingi terus,” tegasnya.
Diketahui, pada semester I 2026 realisasi investasi Banten menembus Rp66,3 triliun atau 46,63 persen dari target 2026 sebesar Rp142,19 triliun.
Capaian itu tumbuh 9,23 persen secara tahunan (YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu Rp60,7 triliun.
Komposisinya didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp42,21 triliun atau 64 persen, tumbuh 19,55 persen YoY. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) Rp24,05 triliun atau 36 persen.
Dengan capaian itu, Banten berada di peringkat 5 nasional realisasi investasi gabungan dengan kontribusi 6,6 persen terhadap nasional, di bawah DKI Jakarta Rp173,6 triliun, Jawa Barat Rp138,1 triliun, Jawa Timur Rp72,7 triliun, dan Sulawesi Tengah Rp68,7 triliun.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pihaknya terus mendorong kemudahan investasi.
“Kami memastikan Banten menjadi daerah yang melayani dan ramah bagi investasi. Seluruh proses kami dorong lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada investor,” kata Andra.
Andra menekankan investasi tidak hanya untuk pertumbuhan, tapi juga pemerataan hingga wilayah selatan Banten.
“Investasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami terus mendorong pemerataan investasi hingga ke wilayah selatan Banten,” pungkasnya.***
