CILEGON – Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Mardiono memberhentikan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030, mendapatkan dukungan penuh dari pengurus dan kader di akar rumput, termasuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Cilegon.
Upaya restrukturisasi demi memperkuat konsolidasi organisasi partai ini ternyata disambut positif, terbukti dengan dukungan yang terus mengalir dari jajaran pengurus daerah kepada Ketua Umum DPP PPP, Mardiono.
“Kami seluruh pengurus dan kader di Cilegon, sama seperti halnya rekan-rekan pengurus wilayah dan para pengurus cabang PPP lainnya seluruh Indonesia, mendukung sepenuhnya keputusan yang diambil Ketua Umum Umum. Kami yakin, restrukturisasi kali ini akan menambah solid struktur partai di daerah,” ujar Ketua DPC PPP Kota Cilegon, Tohir AS, kepada wartawan, Minggu (1/11/2026).
Bagi jajaran DPC PPP Kota Cilegon, konsolidasi organisasi merupakan hal penting untuk menjaga soliditas kader serta memastikan roda kepartaian tetap berjalan stabil.
Diungkapkan, sejak SK Menteri Hukum tentang kepengurusan DPP PPP keluar pada 6 Oktober 2025, Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maemun tidak mematuhi dan mendukung langkah Ketua Umum untuk menjalankan agenda-agenda partai.
“Sudah lebih dari setahun Pak Agus Suparmanto dan Taj Yasin tidak menjalankan tugasnya sebagai pengurus yang seharusnya membantu Ketum DPP PPP. Karena itulah, sesuai AD/ART PPP, pengurus yang nyata-nyata tidak aktif lebih dari tiga bulan harus dievaluasi dan dicopot jabatannya dan diganti yang lain,” ujar Tohir.
Dia berharap, penataan kepengurusan di tingkat pusat diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara DPP, DPW, hingga DPC.
Selain itu, konsolidasi dinilai penting dalam menghadapi agenda politik mendatang, termasuk persiapan verifikasi partai politik dan Pemilu 2029.
“Dengan struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi, pengurus daerah diharapkan dapat lebih fokus memperkuat kelembagaan partai dan membangun komunikasi dengan masyarakat calon pemilih,” tegas Tohir.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPPbProvinsi Banten juga telah menggelar rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) bersama seluruh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Banten, Selasa (27/10/2026).
Tohir menyebut, Rakorwil yang berlangsung di Kantor DPW PPP Banten di Kota Serang itu, memberikan motivasi dan semangat baru untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan kaderisasi hingga tingkat akar rumput menjelang Pemilu 2029.
“Saatnya kita solid dan mulai bergerak tanpa harus menunggu dekat-dekat Pemilu. Konsolidasi dan kaderisasi harus dipersiapkan dari sekarang, karena itu kami senang mendapatkan kabar DPP semakin solid dan melakukan evaluasi menyeluruh. Dinamika di DPP dan DPW kali ini menjadi modal positif untuk kami yang di bawah,” tegas Tohir.
Dalam momen Rakorwil, Ketua DPW PPP Banten, Neng Siti Julaiha, diketahui meminta seluruh DPC segera menuntaskan konsolidasi kepengurusan dan kaderisasi di setiap tingkatan, mulai dari Pengurus Anak Cabang (PAC), ranting, hingga struktur di tingkat RT/RW.
Neng Julaiha menegaskan, konsolidasi bukan sekadar memenuhi kelengkapan struktur kepengurusan, melainkan juga membangun komunikasi dan memastikan kader hadir di tengah masyarakat.
“Struktur partai harus benar-benar aktif dan bekerja. Kita ingin kader PPP hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi dengan warga, serta memahami persoalan yang mereka hadapi. Dengan begitu, keberadaan partai dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Menurutnya, persiapan menuju Pemilu 2029 harus dilakukan sejak dini melalui penguatan organisasi, pembinaan kader, dan koordinasi berkelanjutan antara pengurus di setiap tingkatan.
Karena itu, politikus asal Lebak itu meminta seluruh jajaran DPC PPP se-Banten segera menindaklanjuti hasil Rakorwil dengan langkah konkret di wilayah masing-masing. (*/Red)
