Wisata Anyer

HMI Pandeglang Dukung Kebijakan Menteri ESDM Soal Penetapan Wilayah Pertambangan di Banten

Dindik Hari Pahlawan

PANDEGLANG – Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, Syahri Faujan, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 lalu.

Menurut Syahri, keputusan itu merupakan langkah strategis pemerintah dalam menata pengelolaan sumber daya alam agar lebih terarah dan memiliki kepastian hukum.

Ia menilai, kebijakan ini juga menjadi peluang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Pandeglang.

“Pandeglang memiliki potensi sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik. Kami memandang kebijakan Menteri ESDM sebagai langkah untuk menghadirkan kepastian tata kelola pertambangan. Potensi tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Syahri dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Indorama Hari Pahlawan

Ia menambahkan, potensi pertambangan di Pandeglang bukanlah hal baru. Oleh karena itu, penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan agar lebih tertib, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Lebih lanjut, Syahri menekankan bahwa pengelolaan kekayaan alam merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Negara bertanggung jawab memastikan sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Selain itu, penataan wilayah pertambangan di Banten dinilai menjadi solusi penting dalam menekan praktik pertambangan ilegal.

PT PCM Pahlawan

Dengan kejelasan batas wilayah, pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih terstruktur.

Kawasan Konservasi TNUK Dipastikan Aman dari Aktivitas Tambang
Meski mendukung optimalisasi sektor pertambangan, Syahri turut menyoroti keberadaan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Pandeglang yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan ruang di kawasan konservasi tersebut tetap terlindungi oleh aturan yang ketat dan tertutup bagi aktivitas pertambangan.

Ia menjelaskan, peta Wilayah Pertambangan yang disusun pemerintah pusat didasarkan pada keterdapatan potensi bahan galian.

Namun, untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, tetap diperlukan pemenuhan aspek kesesuaian ruang melalui dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun perairan laut.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten.

Dalam aturan itu, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai zona konservasi yang melarang aktivitas pertambangan.

“Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak boleh ada kegiatan pertambangan,” tegasnya.

Syahri berharap pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi agar implementasi kebijakan wilayah pertambangan berjalan transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Ia menegaskan bahwa HMI siap mendukung sekaligus mengawal setiap kebijakan yang berorientasi pada kepastian hukum dan investasi yang bertanggung jawab.

“Harapan kita sederhana, kekayaan alam yang dimiliki Pandeglang harus berdampak nyata bagi masyarakat. Ekonomi bisa tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan masyarakat meningkat, dan lingkungan tetap terjaga. Itulah esensi pembangunan yang sejalan dengan amanat konstitusi,” pungkasnya.***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien