CILEGON – Forum Komunikasi Ormas, OKP, dan LSM (FKO2L) Kota Cilegon menanggapi beredarnya permasalahan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk penyusunan APBD 2022 di Grand Soll Marina Tangerang, Senin hingga Selasa (30-31/8/2021).
Sekretaris Jenderal FKO2L, Eka W Dahlan mengatakan, pihaknya mendukung apa yang disampaikan oleh mahasiswa bahwa rapat sebaiknya dilakukan secara normatif saja, terlebih di masa pandemi.
“Jelas di PP No 12/2018 Pasal 91 ayat 1 dijelaskan, “Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD, dan ayat 2 berbunyi, dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta di sesuaikan dengan kemampuan daerah,” katanya kepada Fakta Banten, Senin (6/9/2021).
Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Cilegon ini mengatakan kalaupun memang ada anggaran yang sudah direncanakan perihal rapat tersebut, alangkah baiknya dilakukan di daerah Kota Cilegon.
“Kalau misalnya ada anggarannya, lebih bagus dilaksanakan di Cilegon, hotel di Cilegon banyak, kalaupun kita bayar hotel dan lain lain juga kan akan mempengaruhi PAD kita juga, kepentingan masyarakat Cilegon dirapatkan di luar, kan yang untuk masyarakat luar. Normatif aja, kenapa harus jauh jauh? Terlebih kan ini masih PPKM,” ujarnya.
Ia berharap kepada Institusi DPRD dan Pemkot Cilegon harus pandai untuk menjaga hati masyarakat, terlebih di masa pandemi yang serba sulit seperti saat ini.
“Jangan membuat masyarakat berfikir aneh aneh, yang membuat kisruh ini kan karena ketidakterbukaan informasi yang diberikan, mestinya ada jawaban, karena masyarakat perlu tahu,” tandasnya.
Ia juga mengatakan pimpinan DPRD harus segera mengevaluasi dan memberikan informasi yang jelas untuk mengedukasi masyarakat, dan jika ada peraturan yang sudah ditentukan alangkah baiknya dijalankan sebagaimana mestinya. (*/Ihsan)
