CILEGON – Buntut Kasus intimidasi Pedagang dan para pelaku usaha di Car Free Day (CFD) Cilegon oleh Andri kini ditindaklanjuti dengan pelaporan ke Bawaslu Kota Cilegon.
Pelaporan dilakuan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Andri, yaitu memaksa pedagang CFD untuk memilih Paslon nomor urut 2, Ati Marliati dan Sokhidin.
Ismatullah selaku pelapor mengatakan pelaporan ke Bawaslu dilakukan dengan membawa foto tangkap layar percakapan Andri di grup Whatsapp Member CFD HPPB dan video pengakuan Andri di Polres Cilegon.
“Dugaan pelanggaran, selain intimidasi pedagang, juga ada tidakan penyalahgunaan kewenangan. Apalagi Andri diketahui sebagi pegawai di perusahaan BUMD,” kata Ismat, Senin (16/11/2020).
Dikatakan Ismat, pelaporan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap konduksifitas pelaksanaan Pilkada Cilegon.
“Adanya intimidasi itu jika dibiarkan akan merembet kemana-mana. Makanya masyarakat memiliki kesadaran untuk berani melaporkan segala bentuk kecurangan,” kata Ismat.
Ismat berharap, Bawaslu bisa segera menindaklanjuti laporan. Penegakan hukum harus dilakukan agar tidak memberi kesemapatan adanya pelanggaran lain.
“Bawaslu sebaiknya jangan menunggu laporan dari masyarakat saja. Tapi juga lebih aktif untuk menemukan adanya pelanggaran itu sendiri, kemudian segera diproses, sehingga tugas sebagai pengawas bisa berfungsi secara maksimal,” kata Ismat.
Ismat menambahkan, laporan terhadap pelanggaran oleh Andri sudah kita sampaikan dan mendapatkan surat tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor:005/PL/PW/KOTA/11.4/XI/2020,” kata Ismat.
Bagian Hukum Bawaslu Kota Cilegon M. Lukman Hakim mengatakan sebelumnya kasus CFD Cilegon sudah ditetapkan sebagai temuan Bawaslu. Dengan adanya laporan, maka akan memperkuat temuan dan ditunjang dengan bukti-bukti yang ada.
“Semoga saja partisipasi masyarakat untuk melaporkan segala pelanggaran Pilkada semakin meningkat. Jangan takut untuk melapor dan menjadi saksi. Setiap laporan pasti kita proses,” kata Lukman. (*/Red)
