CILEGON – Menyikapi banyaknya proyek infrastruktur Pemkot Cilegon di tahun 2019 ini yang mangkrak dan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. Bahkan sejumlah program pembangunan diketahui juga ada yang batal dilaksanakan karena gagal lelang, hal ini dinilai akibat manajemen pelaksanaan pembangunan yang kurang tepat dilakukan oleh Pemkot Cilegon selama ini.
Karena itu, Pimpinan DPRD Kota Cilegon menekankan kepada Pemkot Cilegon dan semua OPD untuk mengevaluasi dan melaksanakan proyek pada tahun 2020 mendatang dimulai sejak awal tahun.
“Kendala proyek APBD di tahun kemarin ini (2019-red), banyak dikerjakan di akhir tahun semester kedua. Kemarin sempat kita bahas, bahwa untuk anggaran tahun 2020, pekerjaan fisik agar dilakukan awal tahun maksimal April. Kita kan harus pertanyakan itu kenapa yang belum selesai di 2019, kendalanya apa, kan anggarannya ada, pagunya sudah ada,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, saat ditemui wartawan, Senin (30/12/2019).
Sokhidin mengaku tak habis pikir dengan pelaksanaan pembangunan yang dimulai pada akhir tahun.
“Kenapa terjadi seperti itu, ternyata actionnya di akhir tahun. Ada yang mulai September, Oktober ada juga, contohnya proyel Tandon yang dilaksanakan Desember, ini kemarin-kemarin ngapain,” imbuhnya.
Saat ditanyakan apa saja yang menjadi kendala di OPD-OPD hingga mengalami keterlambatan, Politisi Partai Gerindra itu menyindir soal birokrasi yang berbelit-belit.
“Kebanyakan gagal lelang, ada yang birokrasinya, ada persoalan teknis di lapangan dengan masyarakat. Saya minta setelah libur nanti, walau anggaran 2020 belum diturunkan, tapi di awal tahun proses lelang itu dilaksanaknan dulu. Jangan nunggu ada anggarannya dulu. Semua OPD kita sampaikan itu,” tegasnya.
Untuk itu, menurut Sokhidin, DPRD Cilegon akan terus mendorong dan mengawal implementasi pekerjaan pembangunan fisik di tahun 2020 oleh Pemkot Cilegon.
“Kita dorong lebih awal, minimal lelang, iya kalau sekali lelang jadi, kalau gagal prosesnya kan lama lagi. Mending di awal saja. Dan kita dorong juga kemarin Bu Sekda, karena gak boleh nahan-nahan ini. Alasannya laporannya gak lengkap,” tandasnya. (*/Ilung)
