Pelindo II Diminta Tak Intervensi Rencana Kerjasama dengan KBS

CILEGON – Sikap PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang terus melemparkan wacana akuisisi atas Pelabuhan Cigading yang dikelola PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), membuat gerah jajaran internal di perusahaan tersebut.

Terlebih munculnya statement manajemen Pelindo II belum lama ini yang membawa-bawa kebijakan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN soal sinergitas BUMN, dinilai sebagai bentuk klaim yang berlebihan dan terkesan melakukan intervensi kepada Krakatau Steel dan KBS selaku anak usahanya.

Direktur Utama PT KBS, Tonno Sapoetro, menegaskan, wacana akuisisi oleh Pelindo II yang kembali dilemparkan ke publik melalui statement di media massa, semakin direspon negatif oleh jajaran di Krakatau Steel.

“Isu ini sangat sensitif, dan setiap ada muncul di media terkait hal ini, langsung direspon oleh jajaran di internal KBS dan Krakatau Steel. Di KBS ada sekitar 350 karyawan, dan kita tahu mereka bahkan sampai sempat melakukan demo untuk menolak wacana ini,” ungkap Tonno kepada Fakta Banten, Senin (9/10/2017).

Dikatakan Tonno, Pelindo II seharusnya tidak melakukan intervensi berlebihan, karena akuisisi sepenuhnya kebijakan Krakatau Steel selaku pemegang saham, yang juga mempertimbangkan kelangsungan bisnis baja kedepannya.

“Memang ada pembahasan, tapi sampai saat ini belum ada keputusan. Ada tiga rencana kerjasama yang sempat dibahas, tapi yang paling memungkinkan sepertinya equity participation, tapi kita tetap ingin mayoritas. Pelindo II gak bisa atur-atur kita,” tegas Tonno.

BACA JUGA: Pelindo II Terus Kaji Rencana Akuisisi Pelabuhan Krakatau Steel

“Kita serahkan semua ke pemegang saham, jangan lah lempar wacana ini itu, jadi kesannya sangat intervensi mereka (Pelindo II-red). Pemegang saham kita sedang mengkaji, untuk kepentingan jangka panjang bisnis baja,” tegas Tonno.

Terkait sinergitas BUMN kepelabuhanan yang diwacanakan oleh Kementerian, Tonno menilai kebijakan tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan penggabungan KBS dengan Pelindo II.

“Tidak ada instruksi Presiden Jokowi atau Kementerian bahwa KBS harus digabungkan dengan Pelindo II, tidak seperti itu. Jangan mengklaim begitu dong, biarkan saja ini kajian masih dilakukan,” ungkap Tonno nampak kesal.

Pria asal Pandeglang ini juga menegaskan bahwa Pelabuhan yang dikelola KBS, merupakan bagian dari core business industri baja.

“Jangan kita dibawa kepada bisnis pelabuhan murni, bagaimana kalau steelmaking terkalahkan, nanti makin tinggi harga baja kita, gak bisa bersaing. Kalau Pelindo memang merindukan untuk punya pelabuhan curah terbesar, dengan mengakuisisi KBS tujuan mereka terwujud, tapi bagaimana bisnis Krakatau Steel? Itu yang harus difikirkan jangka panjang dan sering saya sampaikan kepada pemegang saham,” tegas Tonno. (*/Adv)