CILEGON – DPRD dan Pemerintah Kota Cilegon tengah menggelar rapat di salah satu hotel di Tangerang pada Kamis (13/4/2023).
Rapat gabungan antara DPRD dan Pemkot Cilegon itu dikabarkan membahas ihwal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2022.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Arifin Solehudin menilai, agenda rapat yang dilakukan antara ekskutif dan legislatif akan memberikan prasangka negatif bagi masyarakat Kota Cilegon, apalagi rapat tersebut berkaitan dengan LKPJ Pemerintah Kota Cilegon.
Semestinya kata dia, kedua institusi itu tidak melakukan hal yang membuat masyarakat semakin pesimis atas tingkah polanya. Bahkan yang menjadi tanda tanya besar apa urgensinya rapat kerap dilakukan di luar kota.
“Apa tujuan mereka rapat di luar kota. Memangnya kenapa kalau rapat di dalam kota. Apalagi ini rapat soal LKPJ, apa mau cawe-cawe?” ujarnya.
Selain masyarakat berfikiran negatif, rapat tersebut juga membuang-buang anggaran dimana pemerintah Kota saat ini menyatakan terjadi defisit anggaran pada tahun 2023 yang mencapai Rp100 miliar lebih.
“Hal tersebut yang membuat sikap pemerintah tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri ihwal defisit anggaran,” lanjutnya.
Padahal jika rapat dilakukan di dalam kota maka akan berdampak terhadap pendapatan daerah dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.
Arifin menuturkan, jika berbicara pembangunan, maka subyek pembangunan adalah masyarkat.
Suara masyarakat menjadi hal utama untuk didengar dan dijadikan sebagai bahan kerja pemerintah seiring dengan program kerja yang direncanakan.
Dia juga mengingatkan kepada Pansus LKPJ untuk benar-benar memperhatikan suara masyarakat.
“Mengawal implementasi tugas-tugas pemerintah untuk bersikap tegas sehingga visi-misi RPJMD dapat berjalan sebagaimana yang di programkan. Tidak sebaliknya, Fraksi DPRD hanya menjawab setuju, tanpa menyampaikan pandangan umumnya terkait LKPJ Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2022,” pungkasnya. (*/Red)
