CILEGON — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei, DPRD Kota Cilegon menyoroti pentingnya jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Hal ini dinilai krusial agar kesejahteraan buruh dapat sejalan dengan pertumbuhan industri di daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta, menyampaikan bahwa buruh memiliki posisi vital dalam mendukung laju pembangunan dan perekonomian daerah.
Karena itu, keberadaan mereka harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Di momentum Hari Buruh Internasional, kami d Komisi II menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh buruh yang telah menjadi tulang punggung pembangunan,” katanya, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, peran buruh tidak hanya terbatas pada aktivitas produksi semata, melainkan juga menjadi fondasi utama yang menjaga keberlangsungan pembangunan di Kota Cilegon.
Namun demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini para pekerja masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang cukup kompleks, seiring dengan dinamika dunia industri yang terus berkembang.
“Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi para pekerja, mulai dari persoalan upah yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak, jaminan sosial yang belum merata, hingga kepastian kerja d tengah dinamika industri & ancaman PHK,” ujarnya.
Menurutnya, upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif juga harus dibarengi dengan prinsip keadilan bagi pekerja.
Hal tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan buruh.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, pihaknya terus mendorong terbangunnya kolaborasi antara pemerintah, kalangan industri, serta serikat pekerja.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ia berharap, percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup para pekerja.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kondisi yang dihadapi buruh saat ini menjadi perhatian serius bagi DPRD, khususnya Komisi II, untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada buruh, baik dalam penguatan perlindungan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM,” tegasnya.
Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan para buruh tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan, tetapi juga turut merasakan hasil dari pembangunan yang berlangsung di daerah.(*/ARAS)
