Komisi II DPRD Cilegon Dorong SMP Negeri Buka Kelas Siang, Solusi untuk Siswa yang Tak Lolos SPMB

CILEGON – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 masih terus menuai keluhan dari masyarakat Kota Cilegon, kendati sudah diumumkan hasilnya pada Senin pekan lalu.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan terkait anak-anak yang tidak lolos seleksi, meskipun rumah mereka berjarak sangat dekat dengan sekolah tujuan.

Persoalan paling menonjol, kata Fauzi, terjadi di SMP Negeri 11 Warnasari. Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang dihimpunnya, terdapat sekitar 30-an calon siswa yang tidak diterima meski secara domisili seharusnya memiliki peluang besar.

“Yang paling banyak memang dari SMPN 11 Warnasari, infonya tadi ada sekitar 30-an siswa,” kata Fauzi, Senin (30/6/2025).

Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi tersebut karena banyak calon siswa yang tinggal hanya ratusan meter dari sekolah, tetapi tetap tidak diterima dalam seleksi jalur domisili.

“Yang pertama gini, rumahnya berjarak tidak sampai 500 meter dari sekolah, tetapi kok anaknya gak masuk, ekspektasi dari orang tua siswa ketika rumahnya jarak dekat harusnya bisa masuk,” lanjutnya.

Fauzi menjelaskan bahwa sebagai lembaga legislatif, DPRD memang tidak memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan teknis SPMB.

Namun sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Cuma DPRD inikan bukan eksekutor, dimana eksekutornya itu kan adalah Dinas Pendidikan, tapi karena kita menjalankan fungsi kita maka aspirasi kita terima,” ujarnya.

Menjalankan fungsi pengawasan, Komisi II telah menjalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk mencari tahu solusi jangka pendek dan menengah atas permasalahan yang berulang ini.

“Dan kita akan melakukan fungsi kontroling, dari kemarin juga kita komunikasi dengan Dindik, artinya apasih upaya-upaya yang dilakukan Pemkot saat ini,” jelasnya.

Salah satu usulan yang didorong Komisi II adalah membuka tambahan ruang kelas baru atau alternatif kelas siang di SMP Negeri.

Hal ini dianggap sebagai solusi untuk menampung siswa yang tinggal di sekitar sekolah, terutama di wilayah yang minim pilihan sekolah swasta.

“Dimungkinkan tidak kalau membuka ruang kelas baru atau tambahan lah, untuk menjembatani adik-adik kita yang SMP yang rumahnya deket terutama supaya pada bisa masuk,” usulnya.

Fauzi menambahkan bahwa akses terhadap sekolah swasta pun menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat di wilayah tertentu, karena keterbatasan jumlah sekolah alternatif di sekitar lingkungan mereka.

“Terus untuk mencari swasta juga susah karena di lingkungan kita gak ada, cuma ada satu,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya untuk jenjang SD dan SMP yang merupakan kewenangan langsung dari Pemkot Cilegon.

“Kalau menurut saya harusnya kesempatan itu terbuka lebar lah, apalagi kalau SD SMP itu ranahnya Pemkot Cilegon, berbeda dengan SMA,” ujarnya.

Ia juga berharap ada solusi konkret dari pemerintah untuk untuk menyiasati ruang kelas, satu alternatif yang layak dipertimbangkan adalah pembagian waktu belajar menjadi kelas pagi dan kelas siang.

“Harapan kami kalau dari kementerian tidak bisa, ada solusi lain, misalnya possible tidak ada yang pagi ada yang siang,” ujarnya lagi.

Permasalahan seperti ini, menurutnya, tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Padahal setelah dikonfirmasi, tidak ada perubahan sistem SPMB yang signifikan pada tahun ini.

“Karena tahun-tahun belakangnya gak ada yang kaya gini kaya gini, setelah kita konfirmasi kan ada sedikit perubahan sistem, artinya kalau saat ini jumlah kuota siswanya sudah ditentukan,” tegas Fauzi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius untuk tahun depan. Mengingat pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Cilegon yang terus meningkat, maka kebutuhan akan akses pendidikan yang merata pun makin mendesak.

“Ini jadi perhatian untuk tahun depan karena jumlah penduduk Cilegon terus bertambah, dan rata-rata orang ingin masuk SD dan SMP negeri, makanya ini harus dibenahi,” ucapnya.

Fauzi juga menyoroti pentingnya upaya Pemkot Cilegon untuk meningkatkan kapasitas daya tampung sekolah negeri serta menjaga pemerataan kualitas pendidikan antarsekolah.

“Bagaimana pemerataan dan bagaimana kapasitasnya bisa meningkat agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, kita mendorong bagaimana kapasitas dan kualitasnya seperti apa,” pungkasnya. (*/ARAS)