CILEGON — Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Cilegon mengingatkan Pemerintah Kota Cilegon agar mengedepankan aspek kepakaran dalam proses seleksi calon Komisaris Independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM).
HMI MPO menilai PT PCM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis memiliki peran penting dalam pengelolaan aset daerah, sektor maritim, kepelabuhanan, dan arus logistik yang menjadi penopang pembangunan ekonomi Kota Cilegon.
Karena itu, proses seleksi komisaris dinilai harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi, bukan menjadi ruang kompromi politik atau pembagian jabatan.
Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa komisaris memiliki tanggung jawab mengawasi kinerja direksi, memastikan penerapan prinsip good corporate governance (GCG), mengawal kebijakan strategis perusahaan, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan aset daerah.
Dalam pernyataannya, HMI MPO menyampaikan empat poin penting kepada pemerintah, yakni mengutamakan kepakaran sebagai syarat utama calon komisaris, menjadikan amanah sesuai kemampuan sebagai nilai moral, memperhatikan urgensi kompetensi demi menjaga pelayanan publik dan pendapatan asli daerah (PAD), serta menilai calon berdasarkan enam indikator utama, yaitu integritas dan kepatuhan terhadap GCG, kepakaran di bidang maritim dan kepelabuhanan, keuangan dan manajemen risiko, hukum dan tata kelola BUMD, visi strategis serta jejaring, dan bebas dari kepentingan pribadi (non self interest).
Ketua Bidang Kajian Strategis HMI MPO Cabang Cilegon, Agung Rizky Jamas, menegaskan organisasinya akan terus mengawal proses seleksi agar berlangsung secara terbuka dan akuntabel.
“HMI MPO Cilegon akan terus mengawal proses ini agar berjalan transparan, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik. Jangan sampai kursi komisaris menjadi kursi titipan,” kata Agung.
Ia menambahkan, penentuan Komisaris PT PCM harus mengutamakan profesionalisme dan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan politik.
“Letakkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Karena Cilegon butuh komisaris yang paham, bukan yang hanya paham kekuasaan,” pungkas Agung yang juga menjabat Wakil Sekretaris Bidang VI Maritim, Kelautan dan Perikanan BPC HIPMI Kota Cilegon ini. (*/Nandi)
