LEBAK– Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Lebak menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Jumat (10/7/2026).
Aksi tersebut diikuti oleh HMI, PMII, IMM, SEMMI, KUMALA, dan IMALA yang membawa berbagai tuntutan terkait kebijakan nasional maupun persoalan daerah.
Melalui orasi dan pembacaan pernyataan sikap, massa aksi menyampaikan sebelas tuntutan yang terdiri atas tujuh isu nasional dan empat isu daerah.
Seluruh aspirasi kemudian diserahkan dalam bentuk dokumen kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai bahan masukan sesuai kewenangan pemerintah.
Ketua KUMALA PW Rangkasbitung, Heru, mengatakan aksi tersebut merupakan hasil kajian bersama organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Lebak sebagai bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
“Kami datang membawa aspirasi yang lahir dari hasil kajian bersama organisasi Cipayung Plus Kabupaten Lebak. Tujuan kami bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi mendorong agar pemerintah memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Heru kepada wartawan.
Pada isu nasional, massa aksi meminta pemerintah memberikan keterbukaan informasi terkait kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Menurut mereka, setiap bentuk kerja sama internasional perlu mengedepankan kepentingan nasional, transparansi, serta dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
Cipayung Plus Lebak juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dan minyak yang dinilai memengaruhi daya beli masyarakat.
Mereka mendorong pemerintah mengambil langkah konkret melalui penguatan distribusi pangan, pengendalian inflasi, pengawasan terhadap praktik penimbunan, serta kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
Selain itu, massa aksi meminta evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Mereka juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait distribusi, kualitas pelayanan, pengawasan, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta adanya transparansi penggunaan anggaran KDKMP agar pengelolaan keuangan publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Mereka juga mendorong Presiden mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih berdasarkan capaian kerja serta meminta pembahasan revisi Undang-Undang Polri dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sementara pada isu daerah, Cipayung Plus Lebak menilai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Rangkasbitung perlu dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan dialog.
Menurut mereka, penataan kawasan harus tetap memperhatikan hak masyarakat untuk mencari nafkah dengan menyediakan solusi yang layak bagi para pedagang.
Mahasiswa juga meminta Pemerintah Kabupaten Lebak memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2026 mengenai jam operasional kendaraan angkutan galian C.
Mereka berharap aturan tersebut diterapkan secara konsisten demi menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
Selain itu, Cipayung Plus Lebak mengusulkan pembentukan forum komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemahasiswaan sebagai ruang dialog dalam membahas berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Lebak.
Pada sektor pemberantasan narkotika, mereka turut mendorong penguatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui peningkatan pengawasan, sinergi antarinstansi, serta langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Heru berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menyusun maupun mengevaluasi kebijakan.
“Kami berharap pemerintah dapat menindaklanjuti aspirasi yang kami sampaikan. Apa yang kami bawa hari ini merupakan hasil kajian dan berangkat dari persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan mahasiswa akan terus menjalankan fungsi sebagai mitra kritis pemerintah melalui cara-cara yang konstitusional serta mengedepankan dialog.
“Kami terbuka untuk berdiskusi. Mahasiswa tidak hanya hadir untuk menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan gagasan dan masukan yang konstruktif demi kemajuan daerah maupun bangsa. Harapan kami, seluruh tuntutan ini tidak berhenti sebagai dokumen aksi, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang nyata,” pungkasnya. (*/Sahrul).
