CILEGON – Polemik penyelenggaraan Musyawarah Kota (Mukota) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon semakin alot dan berkepanjangan. Pasalnya, banyak pihak marah dan kecewa terkait kepanitiaan dan jadwal yang berubah-ubah, serta belum kunjung dibekukannya Sahruji dari jabatan Ketua Kadin Cilegon periode 2014-2019.
Gencarnya tudingan dari kalangan pengusaha, dan dugaan bahwa panitia Mukota Kadin Cilegon tidak netral, serta berpihak pada Sahruji yang kembali mencalonkan diri, hal tersebut menuai reaksi sinis dari kelompok pengusaha di Cilegon.
Himpunan Pengusaha Lokal Cilegon (HPLC) bahkan sempat menggeruduk kantor Kadin Cilegon, Selasa (12/11/2019) kemarin.
Kali ini, HPLC melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada Kepolisian Polda Banten, untuk menyatakan sikap menolak pada pelaksanaan Mukota Kadin Cilegon, dengan dasar adanya konflik internal di tubuh pengusaha yang merupakan pengurus dan anggota Kadin Cilegon.
“Mengingat masa berakhirnya Ketua Kadin Cilegon tanggal 31 Oktober 2019, maka Kadin Banten untuk segera membekukan Sahruji dan mengirim Plt Kadin Cilegon demi pelayanan anggota,” kata Ketua HPLC, Jaenal Arifin, kepada wartawan sambil menunjukan surat yang akan dilayangkan.
“Suratnya hari ini, Kamis (14/11/2019) akan kami sampaikan ke Kapolda Banten,” imbuhnya.
Selain itu, dalam beberapa poin yang tertuang dalam surat tersebut. Diantaranya HPLC menyatakan penolakannya terhadap penyelenggaraan Mukota Kadin yang rencananya akan digelar pada tanggal 21 November 2019 mendatang.
“Jelas kita menolak, batalkan Mukota Kadin demi kondusifitas Kota Cilegon, karena banyak pengusaha, dan saya sebagai pengurus Kadin Cilegon berkehendak demikian,” tegas Jaenal.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada Kadin Provinsi Banten dan kepolisian bisa menyikapinya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal.
“Dan karena Ketua dan pengurus Kadin Cilegon sudah demisioner, maka kami mohon kepada Kadin Provinsi Banten, dan pihak kepolisian setempat untuk mengosongkan Kantor Kadin Cilegon,” tandasnya. (*/Ilung)
