CILEGON – Pasca polemik permintaan jatah proyek oleh Kadin Cilegon, proyek strategis nasional (PSN) Chandra Asri Alkali kini semakin mendapat sorotan.
Praktisi Hukum Kota Cilegon, Agus Rahmat, mengingatkan agar pelaksanaan proyek-proyek besar tersebut tidak mengabaikan keberadaan dan peran pengusaha lokal.
Menurutnya, investasi besar yang masuk ke Cilegon seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat sekitar, bukan justru menjadi wilayah eksklusif segelintir pihak.
“Adanya investasi, adanya PSN, tentu bukan hanya hak privilege, hak untuk diberikan kemudahan. Adanya proyek itu memberikan kontribusi kepada masyarakat,” ujar Agus kepada Fakta Banten, Kamis (15/5/2025).
Ia menegaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pembangunan.
Bukan hanya demi pemerataan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk keadilan sosial.
“Tidak bisa serta merta meninggalkan masyarakat Cilegon. Ini harus dievaluasi. Ini kita sepakati tidak terjadi, tapi pemberian kesempatan kepada pengusaha di Kota Cilegon itu juga harus menjadi prioritas,” katanya.
Agus melihat masih banyak pengusaha lokal yang memiliki kapasitas namun kesulitan mengakses peluang-peluang proyek yang hadir.
Hal ini disebabkan oleh minimnya komunikasi dan pembukaan ruang dari para pengelola proyek.
“Di situ ada keinginan tentu untuk partisipasi dari pengusaha di Cilegon untuk memperoleh akses, memperoleh kesempatan terhadap kegiatan pembangunan atau proyek yang ada di Cilegon,” ucapnya.
Ia menggarisbawahi bahwa pelibatan pelaku usaha lokal tidak semata-mata soal bisnis, tetapi juga bagian dari pembinaan dan penguatan ikatan sosial antara industri dan komunitas setempat.
“Ada proyek di lokal ini memberikan kontribusi ke pengusaha-pengusaha lokal, memaknainya sebagai bentuk pembinaan, membangun pendekatan-pendekatan kultur,” tegas Agus.
Selain itu, ia berharap agar kehadiran industri tidak hanya dinilai dari sisi ekonomi, namun juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang positif.
“Adanya industri harus juga memberikan implikasi terhadap pengusaha dan masyarakat dan juga lingkungan,” tuturnya.
Agus juga menyinggung peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon.
Dia menilai Kadin punya peran strategis dalam membela dan memberdayakan pengusaha lokal.
“Dalam konteks Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon tentu bertanggung jawab terhadap organisasi-organisasi yang berada di bawahnya, para pengusaha di Cilegon yang dibina dan harus diberikan ruang oleh Kadin,” jelasnya.
Ia menilai wajar jika para pelaku usaha lokal berharap mendapatkan peluang dalam proyek PSN yang ada, sebagai bagian dari prinsip timbal balik.
“Tentu tidak berlebihan kalau pengusaha itu menginginkan adanya simbiosis mutualisme dari adanya proyek,” tambahnya.
Menanggapi kontroversi terkait permintaan proyek bernilai triliunan rupiah tanpa proses tender, Agus menilai hal tersebut sebagai respons emosional akibat buruknya komunikasi.
“Kita akui permintaan kemarin seperti itu tidak tepat, bisa jadi saya sampaikan, itu luapan emosi karena komunikasi yang tidak terbangun dengan baik,” ungkapnya.
Namun, ia tetap menggarisbawahi bahwa tindakan semacam itu tidak bisa dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip transparansi serta tata kelola yang baik.
“Permintaan secara emosional oleh oknum itu tetap tidak bisa dibenarkan, 5 triliun tanpa tender itu juga tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Menurut Agus, solusi utama dari persoalan ini adalah membangun komunikasi terbuka antar semua pihak. Ia berharap agar masalah ini tidak berujung pada ranah hukum yang bisa mematikan potensi pengusaha lokal.
“Ketika semua duduk bersama, tentu persoalan-persoalan ini kemudian tidak akan terjadi. Masalah yang timbul karena ada stagnansi, tidak ada komunikasi yang baik, apalagi maincont-nya dari luar,” jelasnya.
“Kita akui pengusaha juga harus hidup, terlepas dari adanya pro dan kontra, dan saya berharap janganlah persoalan ini beralih ke persoalan hukum dan sampai kepada pembekuan,” pungkasnya. (*/ARAS)
