CILEGON – Bentuk program pada Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) Kota Cilegon, yang mengambil anggaran 5% dari APBD untuk pembangunan di wilayah kelurahan, ternyata masih dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Mengenai bentuk program pembangunan pada tahun 2017 ini yang tidak sesuai tersebut, juga ditanggapi negatif oleh Lurah Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Hidayatullah.
Menurutnya, di Kelurahaan Pabean, banyak yang harus dibangun. Tetapi, karena pemerintah sudah menetapkan bentuk program apa yang mesti dijalankan, akhirnya apa yang dibutuhkan masyarakat tidak terealisasi.
“Keinginan saya. Pembangunan melalui DPW-Kel itu, berdasarkan kebutuhan masyarakat, jadi jangan diploting dari pemerintah, harus bangun ini bangun itu. Karena masyarakat Pabean dengan yang lain (kelurahan-red) kebutuhannya berbeda,” ungkapnya kepada faktabanten.co.id saat ditemui usai menggelar Haul Satu Tahun Wafatnya Tb Aat Syafaat, mantan Walikota Cilegon, Kamis (9/11/2017) malam.
Kebutuhan Pembangunan di Pabean saat ini yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, menurut Dayat, adalah pembangunan jembatan dan perbaikan akses jalan.
Namun meskipun ada program DPW-Kel, saat ini masih tidak bisa dibangun.
Lurah Dayat juga mengatakan sudah beberapa kali mengajukan perbaikan, tapi ditolak dengan berbagai alasan.
“Butuhnya jembatan, karena aset kita itu kali, kalinya besar. kalau tidak ada jembatan, ya pertaniannya susah, ya kadang lewat bawah, yah kalau airnya lagi besar, ya susah. Jadi harapan Pabean itu, DPW-Kel itu harus sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi jangan keinginan pemerintah,” harapnya.
“Di atas sana itu ada masyarakat, jalannya ancur sudah meliuk-liuk banyak yang jatuh (motor-red), Ancur pula. Kita tidak bisa bangun, karena nggak bisa bangun, Rabat jalan, beton jalan, itu gak ada, Pemdanya nggak bisa menyelesaikan dengan alasan ini dan itu,” imbuhnya.
Agar masyarakat Kelurahan Pabean merasakan dampak pembanguan, tentunya program harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, ia akan mengajukan surat kepada Pemerintah Kota Cilegon agar DPW-Kel harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Makanya saya paling keras, bahkan akan saya buat surat ke Bappeda, Plt Walikota, ke Sekda. Bahwa pembangunan DPW-Kel ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jangan disamakan dengan yang lain,” pungkasnya tegas. (*/Temon)
