CILEGON – Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) meminta Inspektorat cilegon mengawasi kinerja seluruh pejabat di lingkungan RSUD Cilegon.
Pasalnya, segudang persoalan dan berbagai dugaan ketidak beresan dalam pengelolaan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Cilegon telah terkuat dan telah lama terjadi.
Arifin Solehudin, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menilai, berbagai informasi miring terkait kinerja pejabat RSUD dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan publik milik Pemerintah Kota Cilegon tersebut.
“Spekulasi negatif dan berbagai persoalan muncul belakangan ini mengharuskan Walikota dan inspektorat turun untuk memastikan apakah pejabat RSUD baik-baik saja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya?” kata Ketum IMC.
Arifin menyebut, persoalan unit cuci darah yang mangkrak dan kabarnya belum mengantongi izin dari kementerian kesehatan sekaligus rencana pengadaan alat kesehatan radiologi CT Scan yang muncul di media menguatkan dugaan ketidakprofesional pejabat RSUD dalam mengelola rumah sakit milik Pemerintah Kota Cilegon.
Apalagi dalam waktu dekat pemerintah daerah akan membangun medical center 5 lantai dan menyedot anggaran hingga 69 miliar untuk tahun ini.
Dimana nantinya akan ada banyak tambahan segudang fasilitas dan layanan yang harus ditangani dengan baik.
“Boleh saja pemerintah membangun gedung RSUD setinggi lima lantai untuk fasilitas pelayanan publik. Tapi bagaimana SDM di dalamnya. Wali Kota Cilegon perlu juga mempertimbangkan itu.” kata Arifin, Senin (31/8/2023).
Fasilitas CT Scan yang dibeli puluhan miliar dengan menggunakan dana APBD dibiarkan begitu saja dan lebih memilik cara mudah dengan mengajukan DAK ke Kementerian Kesehatan.
Kemudian unit cuci darah yang setahun mangkrak terkesan tidak menjadi perhatian khusus bagi pejabat RSUD, padahal layanan tersebut berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien.
“Bisa dibayangkan SDM yang ada di sana jika persoalan unit darah saja mangkrak, padahal kami masyarakat awam saja mengerti pentingnya alat tersebut.” paparnya.
Karena itu dia mengingatkan Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini Wali Kota untuk turut mengawasi langsung bagaimana SDM yang ada. Jangan sampai rencana pembangunan rumah sakit yang menyedot anggaran besar untuk mewujudkan RPJMD dan janji politiknya tidak sejalan dengan SDM yang ada.
“Evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai banyak pejabat yang tidak produktif duduk di sana. Jangan mudah percaya, turunkan tim khusus untuk memantau langsung kinerja OPD nya.” tutupnya. (*/Wan)
