CILEGON – Komisi I DPRD Kota Cilegon menyoroti minimnya dukungan anggaran bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani kebencanaan.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat potensi bencana di Kota Cilegon cukup tinggi.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Ahmad Hafid, mengatakan kondisi Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus Level III atau Siaga menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi.
Selain ancaman aktivitas vulkanik, posisi geografis Cilegon yang berdekatan dengan kawasan industri juga memiliki potensi risiko lainnya.
“Dengan kondisi Gunung Krakatau, Potensi bahaya itu ada. kita ini berdekatan dengan industri secara letak geografis,” katanya, Selasa (15/9/2026).
Menurut Hafid, memasuki musim hujan, kesiapsiagaan terhadap potensi bencana juga perlu ditingkatkan.
Pelatihan bagi petugas serta kesiapan peralatan menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan kondisi darurat.
Ia menegaskan, kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah.
“Kami mendorong juga usulan daripada teman-teman OPD. Dan ini harus diprioritaskan, karena ini menyangkut keselamatan,” katanya.
Hafid juga menyoroti kondisi armada pemadam kebakaran yang dinilai membutuhkan perhatian.
Sejumlah kendaraan pemadam disebut sudah tidak dalam kondisi optimal untuk menunjang tugas pelayanan.
“Damkar ada beberapa yang memang mobil pemadam itu sudah kurang layak,” ujarnya.
Menurut dia, peningkatan dukungan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan pengadaan barang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat.
“Agar pemerintah lebih fokus terhadap keselamatan. Salah satunya yaitu penambahan usulan dari teman-teman OPD itu,” katanya.
Karena itu, Komisi I DPRD Kota Cilegon mendorong agar kebutuhan yang telah disampaikan OPD, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dapat direalisasikan melalui pembahasan anggaran.
“Komisi I mendorong agar permintaan dari teman-teman OPD BPBD tuh bisa terealisasi,” ujarnya.
Selain penambahan sarana, peremajaan peralatan juga dinilai diperlukan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon.
“Peremajaan alat-alat. Nah, di tengah efisiensi ini, keterbatasan anggaran, saya mengapresiasi kepada beberapa OPD yang saat ini pun masih menjalankan aktivitasnya,” katanya.
Ketika ditanya mengenai proporsi anggaran ideal untuk penanganan kebencanaan, Hafid menilai alokasi yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan.
“Jauh sekali. Makanya untuk di perubahan ini kita akan dorong bagaimana ini menyangkut nyawa seseorang yang harus kita bantu dan antisipasi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga Al-Ghozali, mengatakan kebutuhan sarana pemadam kebakaran juga masih cukup besar.
Keterbatasan jumlah armada disebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
“Keluhan dari Damkar kan dia punya 6 kendaraan, butuhnya 10. Kalau ditambahin 10 dengan nilai ada 1,3 dan yang lain segala macam, kan cukup lumayan besar,” katanya.
Menurut Erik, kebutuhan penambahan armada tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan efisiensi anggaran sehingga ruang fiskal untuk memenuhi seluruh kebutuhan OPD menjadi terbatas.
Dalam kondisi tersebut, kolaborasi dengan sektor industri di Kota Cilegon dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat dukungan terhadap penanganan kebencanaan.
“Kalau misalnya enggak kolaborasi dengan industri yang ada,” pungkasnya.***
