CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bersama DPRD Kota Cilegon tengah mematangkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Pembahasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas karena tahun anggaran segera berakhir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, mengatakan percepatan pembahasan diperlukan agar berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat direalisasikan.
“Pembahasan 2026 ini, karena ini mendekati akhir tahun, ya supaya target-target, program-program yang menyentuh langsung masyarakat ini tetap harus bisa kita realisasikan,” katanya.
Kondisi fiskal daerah juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Perubahan 2026. Upaya menjaga keseimbangan anggaran diperlukan agar perubahan anggaran tidak menimbulkan persoalan defisit maupun gagal bayar.
“Tentunya kita harus bisa menjaga nih, jangan sampai nanti APBD di Perubahan 2026 ini defisit atau misalnya gagal bayar dan sebagainya,” ujarnya.
Perhatian terhadap kondisi tersebut diberikan agar program-program yang telah ditetapkan dapat tetap berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.
Rasionalisasi anggaran juga masih dimungkinkan dilakukan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan terhadap sejumlah target pendapatan maupun belanja berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan bersama DPRD.
“Ya, kemungkinan masih ada, karena ada beberapa target khususnya kemarin juga pada saat pemandangan umum fraksi menekankan mencermati agar pendapatan dalam hal sektor BPHTB,” jelasnya.
Selain pajak, optimalisasi pendapatan daerah juga diarahkan melalui retribusi, dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sumber pendapatan lain yang sah. Seluruh potensi tersebut akan terus diupayakan untuk ditingkatkan dan dioptimalkan.
Pendalaman terhadap target pendapatan, khususnya dari sektor pajak daerah, akan dilakukan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) serta DPRD.
“Dengan BPKPAD akan digali oleh teman-teman dari Komisi III. Ya, apakah targetnya bisa tercapai, apa ada penurunan, nanti diketahuinya setelah ada pembahasan,” katanya.
Untuk mengejar penyelesaian pembahasan, rapat gabungan antara Pemkot Cilegon dan DPRD direncanakan digelar dalam waktu dekat.
Penetapan APBD Perubahan 2026 ditargetkan dapat dilakukan pada akhir September sehingga pelaksanaannya bisa dimulai pada Oktober.
“Nanti mungkin minggu depan kita rapat gabungan. Mudah-mudahan di akhir bulan sudah paripurna, dan di bulan Oktober, maksimal di pertengahan, ini sudah, sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, menegaskan setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar dan alasan yang jelas dari organisasi perangkat daerah (OPD).
“Penekanannya setiap anggaran yang misalnya bergeser, menambah, atau berkurang, itu harus disertai dengan alasan yang jelas dari OPD-nya,” katanya.
Selain alasan yang jelas, setiap perubahan anggaran juga diminta berbasis data. Fokus utama pembahasan APBD Perubahan 2026 diarahkan pada pencapaian target kinerja pemerintah daerah.
“Harus berbasiskan dengan data. Tapi yang paling penting adalah di anggaran perubahan 2026 ini adalah target kinerja,” jelasnya.
Pencapaian target kinerja tersebut diharapkan dapat diwujudkan pada semester II 2026, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun program kerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap sejumlah pekerjaan pembangunan yang belum rampung. Penyelesaian pekerjaan tersebut dinilai penting agar target kinerja OPD dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran.
“Di PU (DPUPR-red). Itu kan banyak pembangunan yang belum selesai. Tolong diselesaikan supaya target kinerja OPD-nya di akhir tahun ini bisa tercapai,” ujarnya.***
