Suherdi Soroti Klaim Pelaksanaan MWKT Karang Taruna Gerem, Minta Kelurahan Beri Penjelasan Terbuka
CILEGON – Bakal Calon Ketua Karang Taruna Kelurahan Gerem, Suherdi, meminta Pemerintah Kelurahan Gerem memberikan penjelasan terbuka terkait pelaksanaan Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan administratif, prosedural, dan legalitas organisasi.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat permohonan klarifikasi yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Gerem.
Surat itu juga ditembuskan kepada Pemerintah Kota Cilegon, Kecamatan Grogol, dan unsur Karang Taruna.
Suherdi menegaskan, persoalan yang disorot bukan terkait siapa yang akan terpilih sebagai Ketua Karang Taruna, melainkan kepastian hukum dan legitimasi proses penyelenggaraan MWKT.
“Saya tidak mempermasalahkan siapa yang akan terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Gerem, yang saya persoalkan adalah apakah seluruh prosesnya sudah berjalan sesuai AD/ART, Peraturan Organisasi, dan ketentuan yang berlaku atau belum,” kata Suherdi, Selasa, (23/6/2026).
Ia mempertanyakan dasar penetapan persyaratan bakal calon yang dinilai perlu disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota Karang Taruna agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Organisasi harus berdiri di atas aturan, bukan atas tafsir yang berubah-ubah. Jangan sampai ada aturan yang ditafsirkan berbeda-beda sehingga berpotensi menimbulkan kesan perlakuan yang tidak adil terhadap bakal calon tertentu,” ujarnya.
Suherdi juga menyoroti syarat domisili dan batas usia calon yang sempat menjadi perdebatan dalam tahapan penjaringan.
Menurutnya, setiap persyaratan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten.
“Jika domisili dan usia dijadikan syarat, maka harus dijelaskan dasar hukumnya secara jelas sesuai fakta. Jangan sampai muncul persepsi bahwa aturan hanya digunakan untuk menggugurkan atau meloloskan pihak tertentu,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti adanya dua kepanitiaan dalam proses MWKT. Suherdi membandingkan mekanisme kerja panitia pertama dengan panitia yang saat ini menjalankan tahapan musyawarah.
Menurutnya, pada kepanitiaan pertama seluruh informasi disampaikan secara terbuka, mulai dari undangan resmi, surat keputusan (SK) panitia, tata tertib, hingga informasi yang dibagikan melalui grup WhatsApp resmi.
Sementara itu, ia menilai panitia yang saat ini mengklaim menjalankan MWKT tidak memberikan informasi resmi yang memadai kepada seluruh unsur Karang Taruna.
“Hari ini banyak pihak yang mempertanyakan transparansi proses karena informasi tidak tersampaikan secara utuh kepada seluruh unsur Karang Taruna,” ungkapnya.
Suherdi juga menyoroti pencabutan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan MWKT yang sebelumnya telah diterbitkan pada 12 Juni 2026.
“Kalau SK panitia telah dicabut pada 12 Juni 2026, maka publik berhak bertanya, atas dasar kewenangan apa tahapan berikutnya tetap dijalankan dan klaim MWKT telah dilaksanakan. Ini harus dijelaskan agar tidak menimbulkan masalah legitimasi di kemudian hari,” tegasnya.
Ia menilai kejelasan administrasi menjadi hal penting karena hasil MWKT akan menjadi dasar pembentukan kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Gerem yang baru.
“Jangan sampai setelah ketua terpilih justru muncul sengketa organisasi karena sejak awal prosesnya dipersoalkan. Ini akan merugikan Karang Taruna Kelurahan Gerem sendiri,” ujarnya.
Suherdi berharap Pemerintah Kelurahan Gerem sebagai pembina Karang Taruna di tingkat kelurahan dapat memberikan penjelasan tertulis terkait keberlanjutan proses MWKT guna menghindari polemik berkepanjangan di tengah anggota dan masyarakat.
“Kami berharap seluruh proses MWKT berjalan sesuai ketentuan organisasi, transparan, serta menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar lahir dari mekanisme yang sah dan demokratis,” katanya.
Ia menambahkan, tujuan utama permohonan klarifikasi tersebut adalah menjaga marwah Karang Taruna Kelurahan Gerem serta memastikan hasil MWKT memiliki legitimasi yang kuat dan dapat diterima oleh seluruh unsur pemuda dan masyarakat.***
