CILEGON – Walikota Cilegon Robinsar mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menentukan pejabat yang akan menduduki posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain memenuhi persyaratan jabatan, kapasitas dan pengalaman, unsur senioritas juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penilaian calon pejabat.
Hal tersebut disampaikan Robinsar, Senin (9/11/2026) saat ditanya mengenai kemungkinan senioritas dan junioritas masuk dalam kriteria penilaian calon kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
“Dinilai juga,” kata Robinsar.
Menurutnya, penentuan pejabat tidak semata-mata didasarkan pada masa kerja atau senioritas.
Setiap calon harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang akan diisi.
Ia menegaskan, kesesuaian persyaratan jabatan menjadi aspek utama yang harus diperhatikan sebelum menentukan pejabat yang dinilai layak menduduki posisi tertentu.
“Harus sesuai dengan persyaratan posisinya yang pertama, kapasitasnya, pengalamannya, dan juga ada penilaian ya harus mampulah bisa menempati posisi tersebut,” ujarnya.
Dengan demikian, proses pemilihan kepala OPD akan mempertimbangkan kemampuan masing-masing kandidat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan.
Pengalaman serta kapasitas kepemimpinan juga menjadi bagian dari penilaian.
Robinsar menjelaskan, pengisian jabatan kepala OPD tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menyebut, para kandidat harus mengikuti proses secara bertahap sebelum sampai pada tahap penentuan pejabat yang akan dipilih untuk mengisi jabatan tersebut.
“Oh ya berproses, nah ada tahapan-tahapan. Diberi tahapan yang bertahap, berproses,” jelasnya.
Terkait perkembangan proses pengisian jabatan, Robinsar mengatakan tahapan mekanisme seleksi telah berjalan dan hasilnya sudah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertimbangan teknis (Pertek).
Ia menjelaskan, hasil proses tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan tahapan penetapan pejabat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ya kan mekanisme nanti mengikuti hasil dari MP, nanti dikirim ke BKN, nanti BKN mengeluarkan perteknya, baru nanti walikota memilihnya, kan gitu tahapannya. Sudah tinggal, sudah dikirim ke BKN,” ungkapnya.
Setelah Pertek diterbitkan BKN, Wali Kota memiliki kewenangan untuk menentukan pejabat yang akan mengisi posisi kepala OPD berdasarkan hasil tahapan dan ketentuan kepegawaian.
Dengan demikian, pemerintah daerah masih harus menunggu keluarnya Pertek sebagai dasar untuk melanjutkan proses berikutnya.
Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Cilegon.
Pemerintah daerah memastikan penentuan pejabat tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan.
Dengan mempertimbangkan kapasitas, pengalaman, kesesuaian kompetensi, serta unsur senioritas, Robinsar diharapkan dapat menentukan pejabat yang mampu menjalankan tugas pemerintahan dan meningkatkan kinerja perangkat daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu proses penerbitan Pertek dari BKN sebelum mengumumkan nama-nama kandidat yang masuk dalam tiga besar.
Menurutnya, usulan kepada BKN akan menjadi bagian dari tahapan administrasi sebelum hasil seleksi diumumkan kepada publik.
“Ya, nanti Pak Wali akan mengusulkan dulu ke BKN, BKN udah keluar pertek-nya baru kita umumkan siapa yang tiga,” katanya.
Aziz menjelaskan, pengumuman tiga besar kandidat akan dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi di BKN selesai. ***
