CILEGON – Walikota Cilegon Helldy Agustian menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon terkait Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (15/8/2022).
Dalam sambutannya, Helldy menyampaikan alasan dibentuknya Raperda yang nanti akan menjadi Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dengan hadirnya produk peraturan perundang-undangan yang baru seperti, PP no 12 tahun 2019 serta Permendagri no 77 tahun 2020, maka keberadaan perda tersebut perlu disesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi,” kata Helldy saat menyampaikan sambutannya.
Dikatakannya, sebelumnya juga Pemerintah Kota Cilegon telah memberlakukan Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana di dalamnya mengatur tentang pedoman umum pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Walikota Cilegon itu berharap dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka kegiatan pengelolaan keuangan daerah Kota Cilegon semakin mempunyai kepastian hukum dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mengatur urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Helldy juga memberikan apresiasi atas kinerja DPRD Cilegon atas lahirnya Raperda tersebut.
“Kami memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Cilegon yang telah melaksanakan fungsi legislasi dengan baik serta kami juga mengucapkan terimakasih kepada unsur masyarakat, akademisi dan unsur pemangku kepentingan lainnya yang secara bersama-sama mendorong lahirnya Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” pungkas Helldy. (*/Hery)
