CILEGON – Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi saat ini tengah menjalani umroh, sejak Minggu (15/1) hingga 10 hari kedepan.
Iman bersama anggota keluarganya menjalankan ibadah di tanah suci Makkah, usai melantik Sekda dan pejabat baru hasil rotasi mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkot Cilegon, Kamis lalu (12/1).
Namun usai keberangkatan walikota, gonjang-ganjing dan persoalan dampak dari mutasi dan promosi jabatan kali ini malah semakin mencuat kepermukaan, setelah sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS Cilegon mengungkapkan kekecewaan mereka atas hasil penggodokan oleh Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).
Bahkan sejumlah PNS menuding bahwa Baperjakat Pemkot Cilegon tidak profesional dalam menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan rekam jejak setiap pegawai.
Pantauan Fakta Banten, kekecewaan yang tak terbendung ini banyak ditunjukkan oleh para PNS, seperti melalui tulisan di media sosial, bahkan ada juga yang beramai-ramai mengadukan masalah ini dengan datang menemui Ketua DPRD Cilegon.
Diketahui, sekitar 40-an PNS Pemkot Cilegon pada Jumat malam Sabtu lalu (13/1), mendatangi kantor Ketua Dewan Fakih Usman untuk mengadukan persoalan mutasi promosi ini.
Masalah lainnya, sejumlah PNS juga menilai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) tidak siap dalam mengurus administrasi kepegawaian. Hal ini terbukti dengan lambatnya pengumuman formasi jabatan untuk eselon III dan IV, serta belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan tunjangan jabatan, serta banyaknya kesalahan penulisan dalam surat pernyataan pelantikan yang diterima para pegawai.
Seperti dituturkan salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya. Dirinya dalam surat pernyataan pelantikan mendapatkan formasi jabatan sebagai Kasi Trantib di Kantor Kecamatan, padahal jabatan yang didapatnya tersebut saat ini sudah tidak ada lagi dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk oleh Pemkot Cilegon.
“Saya juga bingung, kalau begini posisinya,” ujar ASN tersebut.
Sejumlah ASN juga mengaku bingung dengan tupoksi kerja dengan jabatan yang diembannya saat ini. Termasuk saat dilantik oleh Walikota Cilegon pada Kamis lalu, dirinya belum mengetahui posisi jabatannya.
Para ASN mengaku jabatan yang diembannya saat ini tidak sesuai dengan kompetensi, pendidikan, dan pengalaman yang pernah dijalani pada jabatan sebelumnya. Misalnya diketahui, ada penyuluh perikanan yang menjadi Kepala Tata Usaha di UPT Radio Dinas Kominfo, bahkan ada juga salah seorang dokter hewan yang mendapatkan jabatan Kasubag Keuangan di salah satu dinas.
Hingga saat ini, polemik rotasi mutasi jabatan di Pemkot Cilegon belum juga mereda. Sejumlah ASN diketahui masih melakukan sejumlah upaya untuk merubah hasil mutasi rotasi kali ini. Terlebih hingga saat ini daftar formasi pejabat eselon III dan IV hasil penggodokan Baperjakat, belum juga diumumkan secara terbuka oleh BKPP.
Selain dari internal ASN, mutasi rotasi kali ini juga mendapatkan respon berlebih dari unsur masyarakat, seperti yang terjadi di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan. Dimana BKPP didatangi oleh unsur masyarakat yang memprotes keputusan Baperjakat yang mengangkat Mas’udi Syah untuk menggantikan Bustanul Arifin sebagai Lurah Kepuh.
Selain masalah-masalah tersebut, satu lagi kemungkinan masalah yang sepertinya masih belum berani diungkapkan oleh para ASN, yakni mengenai dugaan adanya transaksi jual beli jabatan, dalam bentuk pemberian “Mahar” dari sejumlah ASN kepada pihak tertentu untuk memuluskan posisi jabatan yang diinginkan. Desas-desus mengenai hal ini sebenarnya semakin santer terdengar, hanya saja wartawan Fakta Banten belum bisa mendapatkan konfirmasi yang pasti dari nara sumber yang bisa dipercaya untuk mengungkap kasus ini.
Sementara Kepala BKPP Cilegon, Mahmudin, hingga saat ini belum juga bisa dihubungi untuk dimintai tanggapannya terkait polemik yang terjadi pasca mutasi rotasi kali ini. (*)
