Badrul Munir: Demokrasi tidak Berakhir di TPS, Hasil Pemilu Harus Dihormati dan Dikawal Bersama
SERANG — Bawaslu Provinsi Banten bersama Aliansi Mahasiswa Banten menggelar diskusi publik bertajuk “PEMILU: Demokrasi Tidak Berakhir di TPS”. Diskusi yang mengusung subtema “Menghormati dan Mengawal Hasil Pemilu sebagai Tanggung Jawab Bersama dalam Menjaga Demokrasi” ini menjadi ruang dialog untuk merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir, menegaskan bahwa esensi demokrasi tidak berhenti saat rakyat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menurutnya, proses demokrasi justru berlanjut pada bagaimana seluruh elemen bangsa menghormati hasil pemilu dan mengawal jalannya pemerintahan secara konstruktif.
Badrul menyampaikan bahwa DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih lahir dari proses konstitusional yang sah di Indonesia.
“Hasil Pemilu 2024 merupakan produk demokrasi yang legitimate dari proses panjang reformasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, menghormati hasil pemilu adalah bagian dari penghormatan terhadap demokrasi itu sendiri,” ujar Badrul Munir.
Ia menambahkan, setelah kontestasi selesai, bangsa ini memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan terpilih untuk merealisasikan visi, misi, dan program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Kendati demikian, memberikan kesempatan bekerja bukan berarti menghilangkan ruang kontrol.
Badrul menekankan bahwa kritik yang santun, berbasis data, berorientasi pada solusi, dan sesuai koridor hukum tetap menjadi pilar penting untuk memperkuat kualitas demokrasi.
“Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh kebebasan berpendapat, tetapi juga kedewasaan dalam menyampaikan kritik. Mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran penting untuk mengawal pemerintahan melalui kritik konstruktif, partisipasi yang bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya polarisasi di masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal BEM Nusantara Banten yang hadir bersama para aktivis mahasiswa menyatakan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi intelektual dan kontrol sosial.
Ia sepakat bahwa hasil Pemilu 2024 merupakan keputusan politik yang sah dari rakyat.
“Kami memandang bahwa menghormati hasil pemilu merupakan wujud komitmen terhadap demokrasi. Namun, mahasiswa tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik melalui kajian, kritik, dan masukan objektif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah hal lumrah dalam negara demokrasi, asalkan tidak merusak semangat persatuan dan kepentingan bangsa yang lebih besar.
“Mahasiswa akan terus hadir sebagai mitra kritis pemerintah. Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan bentuk partisipasi demi memastikan cita-cita reformasi, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Melalui forum yang dihadiri oleh berbagai organisasi mahasiswa dan BEM dari berbagai kampus di Banten ini, Bawaslu dan kalangan aktivis berharap dapat menumbuhkan budaya demokrasi yang lebih dewasa di Indonesia. Budaya di mana penghormatan terhadap hasil pemilu berjalan beriringan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan.***
