SERANG– Target pendapatan APBD Provinsi Banten kembali turun. Untuk tahun 2027, Pemprov Banten hanya menargetkan pendapatan sebesar Rp9,512 triliun. Angka ini turun Rp757,9 miliar dari target 2026 yang sebesar Rp10,27 triliun.
Penurunan ini sudah terjadi 4 tahun berturut-turut dan disorot pengamat. Akademisi Universitas Serang Raya Unsera, Usep Saepul Ahyar menyebut kondisi ini sebagai sinyal bahaya bagi fiskal daerah.
“Ini sinyal bahaya bahwa mesin pendapatan daerah kita sedang jalan di tempat,” tegas Usep, Selasa (18/8/2026).
Berdasarkan catatan KUA-PPAS, tren penurunan APBD Banten terlihat jelas, rinciannya:
1. 2024: Rp11,461 triliun. Naik saat perubahan jadi Rp12,95 triliun
2. 2025: Turun jadi Rp10,614 triliun. Minus Rp1,223 triliun
3. 2026: Turun lagi jadi Rp9,94 triliun. Minus Rp434,1 miliar
4. 2027: Turun lagi jadi Rp9,512 triliun. Minus Rp757,9 miliar
Total dalam 4 tahun, target pendapatan Banten susut hampir Rp2,5 triliun dibanding puncak 2024.
Usep menilai penurunan ini bukan sekadar persoalan teknis. Apabila dibiarkan, maka ruang fiskal untuk pembangunan bakal semakin sempit.
Dampaknya, kata dia, langsung ke masyarakat. Belanja modal untuk jalan, sekolah, dan kesehatan berpotensi tertekan. Kesenjangan Banten Utara dan Banten Selatan juga dikhawatirkan semakin lebar.
“Padahal, potensi ekonomi Banten itu luar biasa jika pemda mau lebih kreatif dan berani berinovasi menggali potensi Pendapatan Asli Daerah PAD baru,” katanya.
Ia meminta Pemprov dan DPRD tidak hanya mengandalkan efisiensi. Berhemat, kata dia, tentunya baik, namun apabila APBD terus menyusut, itu bukan lagi efisiensi, melainkan indikasi ada yang salah dalam perencanaan.
Gubernur Banten Andra Sonimengakui penurunan target 2027 dipengaruhi pemotongan Transfer ke Daerah TKD dari pusat.
Namun ia menyebut ini sebagai momentum bagi daerah untuk lebih efisien dan kreatif. Pihaknya memilih bersikap optimis. Dengan penurunan ini, diharapkan pemicu efisiensi dan kreativitas daerah.
Adapun dalam KUA-PPAS 2027, belanja daerah ditetapkan Rp9,498 triliun. Dengan begitu ada surplus Rp13,39 miliar. Struktur pendapatan masih ditopang PAD sebesar Rp6,95 triliun dan transfer Rp2,56 triliun.
Pemprov memastikan program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat tetap jalan, meski anggaran menyusut.***
