SERANG – Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan adanya kampanye di ruang pendidikan dan pemerintahan menanggap respon dari Forum Diskusi dan Kajian Liberal Banten Society (Fordiska Libas).
Ketua Fordiska Libas, Ocit Abdurrosyid Siddiq menyebut, setidaknya ada 6 sikap kaitan dengan diperbolehkannya kampanye di lembaga pendidikan dan pemerintahan.
Pertama, meminta KPU untuk membuat peraturan petunjuk teknis yang mengatur secara detil, rinci, jelas, dan tidak multi tafsir, atas ketentuan dibolehkannya peserta Pemilu melakukan kampanye Pemilu di lembaga pendidikan, juga fasilitas pemerintah.
Kedua, meminta Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran di lokasi pendidikan dan fasilitas pemerintah, pengawasan makin intensif pasca putusan MK, dan penindakan yang adil, setara, dan tegas.
Ketiga kata dia, .eminta kepada Kemendagri, Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan RB, untuk segera koordinasi untuk menyamakan persepsi sebagai langkah antisipatif sebelum terjadinya persoalan dan permasalahan tersebab ketentuan baru ini.
Selanjutnya menghimbau kepada seluruh ASN dan pengelola lembaga pendidikan untuk selektif dan adil dalam menghadiri dan atau menyelenggarakan kegiatan politik praktis di lembaga pendidikan tempat mereka mengabdi dan menyelenggarakan pendidikan.
Kemudian pihaknya mengajak siswa dan mahasiswa yang notabene adalah para pemilih pemula untuk lebih meningkatkan literasi kepemiluan.
“Sehingga pilihan mereka bukan semata dibentuk oleh opini dan ajakan para politisi yang datang ke sekolah, madrasah, dan kampus,” katanya, pada Kamis, (24/8/2023).
Keenam lanjutnya, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan merawat sekolah, madrasah, dan kampus sebagai tempat pendidikan politik dan bukan untuk kepentingan politik praktis, yang bisa berakibat kepada saling dukung mendukung dan berpotensi memecah-belah dan mengoyak persatuan. (*/Faqih)
