SERANG – Polemik pinjaman PT SMI oleh Pemprov Banten masih menjadi sorotan dan kritikan publik. Kini pinjaman PT SMI dinilai akan memasuki babak baru.
Akademisi Untirta, Ikhsan Ahmad mengatakan setelah tonggak kontroversi awal, dipilihnya pembangunan gedung olahraga di tengah masa pandemi COVID-19 sebagai prioritas tanpa urgensi di tengah pemulihan ekonomi masyarakat.
“Dilanjutkan dengan “ancaman abal-abal” untuk membatalkan pinjaman dari PT SMI karena berbunga dari yang sebelumnya hanya berbiaya provisi sebesar 1%, lalu dibuatlah “argument malu-malu kucing” agar tidak kehilangan muka, untuk tetap melanjutkan pinjaman dari tiga pilihan argumentasi,” ujarnya kepada Fakta Banten, Minggu (13/6/2021).
Ia mengatakan dari ketiga pilihan itu diantaranya yakni tetap melanjutkan hutang, tidak melanjutkan dan melanjutkan tapi tidak seluruhnya.
“Kini opsi meminjam seluruhnya, sebesar Rp4,1 trilun tersebut kembali tidak disetujui dengan tenor waktu yang diajukan selama 8 (delapan) tahun. Dirjen Perimbangan Keuangan meminta tenornya menjadi 3-5 tahun,” katanya.
Tidak disetujuinya jangka waktu 8 tahun dari total pinjaman PEN Rp4,1 triliun itu, kata dia, agaknya muncul dari berbagai pihak yang mempertanyakan periode kepemimpinan sekarang yang akan berakhir kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
“Masa iya, meninggalkan hutang kepada pemimpin ke depan, sungguh tidak elok. Kendati sebenarnya, tenor 3-5 tahun ini tetap melampaui periodesasi kekuasaan saat ini. Artinya, apakah sesungguhnya pinjaman akan batal, menunggu waktu berakhirnya kepemimpinan WH-Andika,” ungkapnya.
Ia menuturkan di sisi lain, jika tetap dipaksakan dengan tenor 3-5 tahun diperkirakan Pemprov Banten mengalami kesulitan membayar kembali baik pokok dan bunganya sekitar lima persen.
“Babak baru dari struktur APBD 2021 berdasarkan kajian hutang yang serampangan tanpa kajian pembiayaan alternatif yang bertumpu kepada kemampuan daerah, saat ini berakibat kepada terancamnya beberapa proyek mercusuar di Banten totalnya mencapai Rp. 888 Milyar,” tegasnya.
Beberapa proyek tersebut, lanjut dia, diantaranya yakni:
- pembangunan USB berdasarkan data SIRUP kurang lebih Rp259 miliar, diluar Jasa Konsultan baik FS, Apresial dan Jasa Konsultan Pengawasan dll.
- Pengadaan Lahan di PRKP yang nilainya kurang lebih Rp63,7 miliar
- Pengadaan Lahan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang nilainya +/- Rp276,7 miliar
- Pengadaan Lahan Untuk Jalan di PUPR +/- Rp 540,9 miliar
- Pengadaan Lahan untuk Bendungan kurang lebih Rp500 juta dan Peningkatan Kanal banjir kurang lebih Rp3 miliar.
- Pengadaan Lahan di Dispora kurang lebih Rp1,8 miliar.
- Pengadaan Lahan di Bapenda kurang Rp2,73 miliar
“Kalau sudah begini, pertanyaan besar yang perlu dimunculkan adalah buat apa rakyat menggaji eksekutif dan legislatif, jika mereka gagal dalam membuat perencanaan strategis kebutuhan masyarakat sebagai tugas pokok yang utama,” tukasnya. (*/Roel)
