SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengaku sudah mempelajari angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten pada Senin (16/1/2023) kemarin.
Menurutnya, angka kemiskinan Provinsi Banten dari tahun ke tahun (year on year) turun sebesar 0,26%, dari 6,50% pada September 2021 menjadi 6,24% pada September 2022.
“Perlu kita jelaskan dalam analisisnya bahwa angka kemiskinan di Provinsi Banten kalau dibandingkan, year on year di September 2022 dan September 2021 sebenarnya itu ada penurunan,” ujarnya di Kantor Gubernur Banten, Curug, Kota Serang, Selasa, (17/1/2023).
Kendati begitu, ia mengakui bahwa jika dilihat dari periode Maret hingga September 2022, angka kemiskinan di Banten naik lebih dari 15 ribu orang.
“Tetapi di September 2022 dibanding dengan Maret 2022 itu ada peningkatan 0,08%. Setelah dianalisis lebih dalam itu terjadi di perkotaan yang penduduknya mobile dan aksebilitasnya tinggi. Tetapi kita untuk di pedesaan justru keadaannya kemiskinannya menurun atau keadaannya baik,” terangnya.
Pihaknya menemukan, bahwa di pedesaan itu basis kehidupan masyarakatnya relatif stabil kondisinya. Usaha-usaha masyarakat sektor agro, khususnya usaha kecil menengah itu menjadi faktor penentu sehingga akan terus didorong dan ditingkatkan.
“Sementara di perkotaan disituasi ini, kita baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah akan terus menggulirkan program-program yang bersifat bantuan. Bantuan sosial kita terus kuatkan,” kata Al.
“Perlu juga kita dorong untuk makin menguatnya UMKM sehingga itu bisa diandalkan untuk terus menekan angka kemiskinan,” tambahnya.
Dijelaskannya, pada rentang Maret sampai September 2022, ada satu kondisi penyesuaian harga BBM.
Menurutnya, Pemprov Banten sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan dampaknya. Di antaranya dengan menggelontorkan berbagai program subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Begitu juga dengan aspek pangan.
“Sebenarnya di bulan Oktober, November, dan Desember 2022 itu kan sudah bergulir berbagai kegiatan kita, tetapi belum masuk arena survei. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita ini, mungkin nanti disurvei Maret 2023 ada keadaan yang akan semakin baik,” ungkap Al.
Ia menuturkan, pengendalian inflasi melalui langkah-langkah yang terukur sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, menjadi salah faktor yang turut menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten.
Masih menurut Al Muktabar, pada tahun 2023, pihaknya sudah menyiapkan program yang segera digulirkan untuk mendukung ekonomi produktif, UMKM. Kemudian kata dia, menggulirkan bantuan sosial ketika kondisi memerlukan intervensi.
“Kita juga sudah menyiapkan cadangan pangan yang mencapai 2.400 ton. Kita persiapkan untuk melakukan langkah-langkah secara teknis bila ada hal-hal yang terjadi secara ekstrem,” katanya. (*/Faqih)
