Wisata Anyer

Tolak Relokasi Badak Jawa, IMM Banten: Hashim Jangan Asal Bicara Tanpa Kajian, Ujung Kulon Bukan Tanah Kosong

Dindik Hari Pahlawan

SERANG–Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Banten menolak keras wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo yang dilontarkan Hashim Djojohadikusumo.

Ketua Bidang Agraria DPD IMM Banten, Mohamad Ilham, menegaskan wacana strategis menyangkut satwa paling langka di dunia itu tidak boleh dilempar ke publik tanpa dasar ilmiah yang komprehensif.

“Kami akui ada risiko kebencanaan di Ujung Kulon, seperti tsunami dan penurunan habitat. Tapi risiko tidak bisa dijadikan alasan untuk asal bicara. Pejabat publik sekelas Hashim harus paham, setiap ucapannya punya konsekuensi kebijakan. Jangan sampai wacana ini hanya menimbulkan kegaduhan dan kepanikan,” tegas Ilham, Senin (17/11/2026).

Menurut Ilham, Badak Jawa bukan sekadar satwa. Bagi masyarakat Banten, Badak Jawa adalah identitas, simbol sejarah, dan warisan ekologis yang hidup bersama Ujung Kulon selama ratusan tahun.

“Memindahkan Badak Jawa itu bukan seperti memindahkan barang. Itu memutus hubungan historis, ekologis, dan kultural masyarakat Banten dengan Ujung Kulon. Ujung Kulon tanpa Badak Jawa, bukan lagi Ujung Kulon,” ujarnya.

Indorama Hari Pahlawan

IMM Banten juga menyoroti transparansi pemerintah terkait masa depan Ujung Kulon. Ilham mempertanyakan munculnya wacana relokasi di tengah mencuatnya kebijakan penetapan Wilayah Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten yang menyasar kawasan perairan Ujung Kulon.

“Kami tidak menuduh ada kaitan langsung. Tapi publik wajar curiga dan berhak mendapat jawaban jujur. Jangan sampai wacana pemindahan Badak ini menjadi karpet merah untuk melegitimasi kepentingan ekonomi tambang di kawasan konservasi. Jangan korbankan konservasi demi investasi,” tegasnya.

Untuk itu, IMM Banten menuntut:

PT PCM Pahlawan

1.  Pemerintah menghentikan wacana pemindahan Badak Jawa sebelum ada kajian ilmiah, ekologis, sosial, dan budaya yang terbuka.

2.  Pemerintah membuka secara transparan semua kebijakan terkait Ujung Kulon, termasuk soal WUP.

3.  Setiap kebijakan tentang Badak Jawa harus melibatkan masyarakat Banten, akademisi, dan ahli konservasi, bukan diputuskan sepihak oleh elit Jakarta.

“Pejabat publik harus bisa bedakan mana gagasan pribadi dan mana keputusan negara. Kalau masih gagasan, katakan sebagai gagasan. Jangan lempar seolah keputusan final. Bicara pakai data, bukan pakai asumsi,” pungkas Ilham. ***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien