SERANG – Banten menjadi satu daerah terjangkit pandemi virus Corona atau Covid-19. Penyebarannya berdampak sistemik pada kondisi keuangan daerah, termasuk pendapatan daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten.
Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari mengaku tengah berupaya untuk mengintensifikasi atau meningkatkan pajak daerah meskipun di masa pandemi.
“Mohon maaf Bapenda itu tidak mengenal WFH, walaupun berhadapan dengan maut,” ucap Opar kepada wartawan, usai rapat koordinasi dengan Komisi III DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (6/8/2020).
Terbukti kata Opar, pendapatan Provinsi Banten masuk pada posisi ke-6 di tingkat nasional, sehingga realisasi dinilai sudah baik dibandingkan dengan Provinsi-provinsi yang lainnya.
Untuk memudahkan wajib pajak, pihaknya masih menggunakan bebas tunggak.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Gembong R Sumedi mengatakan, jika sumber pendapatan yang masih bisa diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah yakni dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
“Kita fokus pada dua hal itu, kalau bicara BBN-KB lebih pada kemampuan daya beli masyarakat, memang terlihat sekali penurunan BB-NKB yang mestinya di triwulan ke-2 mencapai 60 persen, ini baru 40 persenan, tapi kita melihat ada potensi PKB,” ujarnya.
Diungkapkannya, dari tahun ke tahun tunggakan kendaran bermotor semakin banyak. Terlebih di masa pandemi menjadi satu penyebab makin tingginya presentase wajib pajak yang menunggak.
“Untuk melakuakn intesifikasi penarikan, tadi usulannya menelisik data-data yang telah menunggak untuk memberikan kemudahan,” kata Gembong.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat sebelumnya telah meminta Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) untuk mengevaluasi target pendapatan asli daerah (PAD) sektor PKB yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD 2020. Sebab, berdasarkan pengawasan yang dilakukan terhadap salah satu samsat terdapat data tunggakan PKB yang masih bisa dimaksimalkan.
Politisi Gerindra ini juga meminta Pemprov Banten melalui Bapenda agar memaksimalkan skema pendapatan daerah dengan menguatkan sistem tekhnologi.
Baginya, dengan melalui itu Bapenda dapat lebih kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Seperti memberikan reward, discount kepada wajib pajak.
Untuk mendongkrak pendapatan daerah, Ade menilai jika Bapenda masih belum siap di perubahan dalam membaca potensi tunggakan pajak yang masuk.
“Jangan dibiarkan membengkak. Perlu penguatan sistem. Harus ada inovasi sistem juga sesuai dengan perkembangan zaman,” tegasnya.
Diketahui, dari Tanggal 2 januari 2015 hingga 5 Agustus 2020, total kendaraan yang menunggak baik roda dua dan empat sebanyak 2.011.288 (dua juta sebelas ribu dua ratus delapan puluh delapan) unit, dan yang tercatat oleh Bapenda nilai tunggakannya sebesar Rp. 636.632.291.150 (enam ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu seratus lima puluh). (*/JL)
