SERANG – Gelaran Pemilu 2024 telah selesai. Kini penyelenggara Pemilu tengah sibuk melakukan rekapitulasi hasil suara, baik untuk Pilpres, Pileg DPR, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Selama Pemilu 2024, terdapat dinamika politik yang menjadi perhatian publik. Di antaranya, terdapat sejumlah calon anggota legislatif (Caleg) yang membelot dukungan.
Fenomena tersebut bahkan terjadi di banyak daerah, salah satunya di Provinsi Banten. Mereka yang membelot merupakan Caleg yang tak segaris dukunganya dengan partainya sendiri.
Seperti Caleg PKB, PKS di Banten dukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024. Padahal, partai mereka sebagai pengusung Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Bahkan ada juga Caleg dari partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendukung Prabowo-Gibran.
Melihat fenomena itu, pengamat politik Uday Suahada menilai, sesungguhnya tak sedikit Caleg yang membelot dukungan. Baik secara terbuka maupun tidak.
“Ini menyangkut marwah partai politik. Sehingga ketua umum partai politik punya kewenangan untuk melantik atau tidak bagi mereka yang indikasinya kuat tentu saja ditemukan fakta-fakta di lapangan, bahwa yang bersangkutan tidak solid di dalam mengusung Capres yang menjadi jagoan partai politik tersebut,” ujar Uday, Selasa, (20/2/2024).
“Jadi tidak boleh ada keraguan toh ketua umum partai punya kewenangan untuk melantik siapa, mana yang militan mana yang tidak, mana yang betul-betul segaris dengan Capres yang diusungnya mana yang tidak ini juga bagian dari hukuman kepada mereka,” sambungnya.
Menurutnya, di partai politik beririsan dengan ideologi. Sehingga, saat ada kader yang membelot, maka perlu diberi hukuman.
“Karena di partai politik sesungguhnya berkaitan dengan ideologi partai, ketika ada kadernya yang melenceng dari ideologi partainya, saya kira sudah selayaknya yang bersangkutan tidak dilantik, sebagai hukuman tidak komitmennya mereka,” jelasnya. (*/Faqih)
