SERANG – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) diminta agar dapat memperjelas status kepegawaian bagi para perangkat desa.
Sebab, status kepegawaian merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai di suatu organisasi. Termasuk bagi para perangkat desa.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Dadan Suryana kepada wartawan pada Kamis, (26/1/2023).
“Harus ada kejelasan tekait status kepegawaian bagi perangkat desa, apakah teman-teman perangkat desa ini nantinya akan berstatus PNS, atau PPPK,” ujar Dadan.
Ia juga meminta, agar para perangkat desa harus dipenuhi standar minimal kebutuhan hidupnya. Di antaranya kata dia, terkait pendapatan mereka, agar terwujud kesejahteraan hidupnya.
“Keluhan ini nyata, saya sangat sering berdiskusi dengan teman-teman perangkat Desa, memang benar, pendapatan mereka masih belum layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara beban kerja sangat besar,” jelasnya.
“Bagaimanapun perangkat desa adalah eksekutor atau ujung tombak dari sebuah kebijakan pemerintah, baik kebijakan pemerintah Desa itu sendiri, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat,” sambung Dadan.
Dadan menjelaskan, lancar atau tidak nya sebuah implementasi kebijakan pemerintah, akan tergantung pada kesiapan kerja para perangkat desa.
Maka menurutnya, jika kesejahteraan para perangkat desa masih di bawah standar minimal, dikhawatirkan fokus kerja mereka akan terbagi bagi dengan kegiatan kerja atau usaha yang lain dalam rangka mencari tambahan pendapatan.
“Pemerintah dan DPR sudah mengakomodir aspirasi para Kepala Desa tekait perpanjangan masa Jabatan Kepala Desa menjadi 9 Tahun melalui rencana revisi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka momentum ini sebaiknya juga dimaksimalkan untuk dapat mengakomodir aspirasi teman teman perangkat desa terkait dengan status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya. (*/Faqih)
