SERANG – Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari mengaku sepakat jika seluruh Samsat di lingkungan Pemprov Banten diaudit, baik oleh Inspektorat maupun BPKP.
Demikian disampaikan Opar saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Bapenda Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, pada Selasa, 28 Juni 2022.
“Setuju, sudah diserahkan,” singkat Opar.
Pihaknya juga mengaku, setiap tahun dilakukan audit terhadap seluruh Samsat di lingkungan Pemprov Banten.
Seperti diketahui, desakan audit seluruh Samsat di lingkungan Pemprov Banten terus bergulir pasca mencuatnya kasus penggelapan pajak di Samsat Kelapa Dua.
“Kalau masalah Samsat Kelapa Dua sudah diserahkan kepada APH,” ucap Opar.
“kita kooperatif, tidak ditutup-titupin,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mendesak agar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar segera mengaudit seluruh Samsat yang ada di lingkungan Bapenda Banten.
Permintaan itu bermula pasca mencuatnya kasus penggelapan pajak di Samsat Kelapa Dua, Tangerang. Terlebih, hasil audit dari Inspektorat dan BPKP kata dia menunjukkan adanya kerugian negara yang fantastis.
Total kerugian itu kata Uday, berbeda dengan nilai uang yang dikembalikan para tersangka kasus tersebut. Dia juga menyebut pengembalian uang sebesar Rp5,9 miliar yang diklaim sebagai ganti rugi itu dinilai tak berdasar. (*/Faqih)
