LEBAK – Dukungan terhadap langkah Komisi III DPRD Kabupaten Lebak yang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terus mengalir.
Salah satunya datang dari Bendahara Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Lebak, Fahmi Faisal.
Menurut Fahmi, DPRD perlu mengupas secara menyeluruh mekanisme penerimaan siswa baru, khususnya terkait penerapan jalur domisili yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
“Saya mendukung langkah Komisi III DPRD Lebak untuk mengundang pihak sekolah dan UPTD Pendidikan. Yang perlu dikupas tuntas adalah apa yang dimaksud dengan jalur domisili wilayah dalam penerimaan siswa baru, sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir,” kata Fahmi, Jumat (19/6/2026).
Fahmi menilai, di lapangan masih banyak orang tua siswa yang mempertanyakan implementasi sistem tersebut.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai dasar penentuan penerimaan siswa, termasuk keterkaitan antara domisili dan nilai akademik.
Ia mengungkapkan, berdasarkan sejumlah aspirasi yang diterimanya, terdapat persepsi di masyarakat bahwa nilai rapor masih menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses seleksi.
“Fakta yang berkembang di masyarakat, banyak yang beranggapan bahwa nilai rapor tetap menjadi faktor yang paling berbicara dalam proses seleksi. Karena itu perlu ada penjelasan resmi agar tidak muncul kebingungan maupun kesalahpahaman,” ujarnya.
Fahmi juga menyoroti munculnya keluhan dari sebagian masyarakat yang merasa belum memahami sepenuhnya mekanisme penerimaan siswa baru yang diterapkan saat ini.
“Ada sejumlah keluhan yang kami dengar dari masyarakat terkait sistem yang diterapkan. Karena itu perlu ada transparansi dan penjelasan yang terbuka agar semua pihak memahami alasan dan dasar penetapan penerimaan peserta didik,” katanya.
Menurut Fahmi, forum RDP yang digelar DPRD Lebak merupakan momentum penting untuk menghadirkan penjelasan yang komprehensif dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan, sehingga polemik yang berkembang di masyarakat dapat dijawab secara objektif.
“Saya berharap hasil RDP nantinya bisa memberikan kejelasan dan keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai ada persepsi yang berbeda-beda terkait jalur domisili maupun jalur lainnya. Semua harus dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (*/Sahrul).
