Bupati Lebak Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018

Lazisku

LEBAK – Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya didampingi Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi menghadiri Rapat Paripurna mengenai Penjelasan Nota Bupati Lebak tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2018, di Ruang Paripurna, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Banten. Jumat (5/7/2019).

Dalam rapat paripurna kali ini Bupati Lebak menjelaskan bahwa materi utama yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban berbentuk laporan keuangan pemerintah daerah setelah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Banten.

Menurut Bupati Lebak, pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lebak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ks
Kpu

Hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 18a/LHP/XVIII.SRG/05/2019 (17/05/2019) dan telah disampaikan secara langsung oleh kepala BPK-RI perwakilan provinsi Banten kepada bupati dan walikota serta pimpinan DPRD seluruh provinsi Banten pada 22 Mei 2019 lalu.

Iti mengatakan, Kabupaten Lebak merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Banten yang pemeriksaannya dilakukan oleh akuntan publik yang digandeng oleh BPK, menurutnya, hal ini menjunjukan bahwa tingkat kepercayaan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan dan pertanggungajabannya sudah baik.

”Kita patut berbangga karena tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke empat kalinya secara berturut-turut,” ujar Iti.

Untuk diketahui, Nota penjelasan Raperda yang disampaikan oleh Bupati Lebak ini merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lebak atas pelaksanaan APBD yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya rapat ini akan dilanjutkan pada Senin (8/7/2019) yang berisi tentang jawaban hasil pandangan umum hasil fraksi-fraksi. (*/Sandi)

DPRD Banten LH
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien