LEBAK – Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para tenaga honorer di lingkungan Provinsi Banten, dan mengalihkan anggaran untuk belanja bantuan keuangan partai politik (parpol) senilai Rp 19 miliar lebih kepada kegiatan refocusing untuk penanganan covid-19 di Banten.
Ketua Kumala perwakilan Rangkasbitung, Eza Yayang Firdaus meminta agar Gubernur dengan Wakil Gubernur Banten dalam hal ini Wahidin Halim dengan Andika Hazrumy selaku pemangku kebijakan tertinggi di Provinsi Banten agar turun tangan dan meluruskan persoalan ini.
Dikatakan Eza, tenaga honorer itu sudah nasibnya terkatung-katung karena tidak dilirik oleh negara yang hanya mengakui aparatur sipil negara (ASN) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), didaerah justru tidak juga diberikan haknya meskipun sudah diperbantukan dalam proses kemajuan daerah. Sementara anggaran untuk belanja bantuan keuangan kepada partai politik senilai Rp 19 milyar lebih yang sifatnya tidak urgensi justru tidak dialihkan kepada refocusing untuk tahap III anggaran penanganan covid-19 di Banten.
“Kami mendesak kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk mengkaji ulang rencana kebijakan refocusing anggaran dari tenaga honorer, melainkan memberikan hak honorer karena sudah diperbantukan dalam proses kemajuan daerah, karena negara sudah tidak mau mengakui keberadaannya”, Kata Eza.
Lanjut Eza, tanpa alasan apapun THR adalah haknya honorer juga, terlebih dalam masa pandemi seperti sekarang ini yang mengarah pada krisis ekonomi yang sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat bawah.
“Jangan hanya karena alasan mereka (tenaga honorer) banyak bekerja dirumah karena harus work from home (WFH) dalam kurun waktu satu bulan terakhir dan itu dijadikan alasan oleh Pemerintah Provinsi memungut anggaran yang sebetulnya hak mereka, justru harusnya menjadi acuan untuk kita membantu mereka karena sudah barang tentu yang namanya kebutuhan hidup harus tetap berputar”, Terang Eza.
“Sedangkan urgensi memberikan bantuan belanja keuangan kepada partai politik apa ? Karena saya menilai partai politik sudah besar oleh para pejabatnya, dan yang hari ini menjadi persoalan mendasar adalah bagaimana masyarakatnya dapat terus bertahan dimasa pandemi yang tidak menentu ini”, Tutup Eza. (*/Red)
